Bahas Netralitas ASN di Pilkada 2024, Komisi I DPRD Majalengka Kumpulkan BKPSDM hingga Bawaslu
Seorang ASN kedapatan mengunggah dukungan ke salah satu tokoh yang digadang-gadang maju di Pilkada Serentak 2024.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNAJABAR.ID, MAJALENGKA - Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka tampak mengumpulkan BKPSDM, Inspektorat, DPMD, KPU, hingga Bawaslu, Jumat (31/5/202).
Seluruh instansi itu dikumpulkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas netralitas ASN dan kepala desa pada Pilkada Serentak 2024 di DPRD Kabupaten Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, mengatakan, RDP kali ini dilatarbelakangi laporan yang diterimanya masukan terkait netralitas ASN dan kepala desa.
Menurut dia, berdasarkan masukan itu salah seorang ASN kedapatan mengunggah dukungan ke salah satu tokoh yang digadang-gadang maju di Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Pakaian Kulit Jadi Seragam ASN Garut Setiap Selasa, demi Wibawa dan Ekonomi Lokal
"Kami juga menerima masukan adanya kepala desa yang secara terang-terangan mendukung calon di Pilkada Serentak 2024," ujar Dasim Raden Pamungkas saat ditemui di DPRD Kabupaten Majalengka, Jumat (31/5/2024).
Ia mengatakan, berdasarkan amanat undang-undang, ASN dan kepala desa harus netral serta tidak boleh mendukung salah satu calon yang maju di Pilkada Serentak 2024.
Selain itu, surat keputusan bersama (SKB) lima menteri juga mempertegas posisi ASN yang harus netral dalam pilkada meski tetap memiliki hak suara dalam setiap momen pesta demokrasi.
"Kepala desa juga harus netral, tidak boleh mendukung peserta pilkada, dan ini sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Desa," kata Dasim Raden Pamungkas.
Pihaknya pun mempertanyakan kinerja DPMD, BKPSDM, hingga Inspektorat, karena Pemkab Majalengka telah membentuk tim untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilgub Jabar maupun Pilbup Majalengka.
Bahkan, pembentukan tim tersebut juga didasari Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka yang diteken Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, belum lama ini.
"Perbupnya sudah ada, timnya telah dibentuk, tinggal disosialisasikan saja untuk mengingatkan ASN tentang netralitasnya pada momentum pilkada," ujar Dasim Raden Pamungkas.
| KDM Disorot Belum Optimal Sosialisasikan Aturan Baru Pajak STNK, Samsat di Bekasi Kebingungan |
|
|---|
| Insentif Minim, Beban Maksimal: Suara Kader Posyandu dalam Pengawasan DPRD Jabar di Soreang |
|
|---|
| Pelayanan Kecamatan Tetap Normal, Tak Terdampak Kebijakan WFH ASN di Kota Bandung |
|
|---|
| Cerita Moelado, ASN di Karawang Mulai WFH, Bawa Pulang Berkas, Absensi Sehari 3 Kali |
|
|---|
| Warga Purwakarta Apresiasi Layanan Kecamatan yang Tetap Buka di Tengah Kebijakan WFH Jumat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Jajaran-Komisi-I-DPRD-Kabupaten-Majalengk.jpg)