Pangkas Subsidi BBM Demi Makan Gratis, Pengamat Kebijakan Publik Unpar: Jangan Cari Jalan Pintas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menyarankan Pemerintah berinovasi, mencari sumber pembiayaan untuk program makan siang dan susu gratis.

Program tersebut merupakan janji politik pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Rencananya, realisasi program makan siang gratis senilai Rp400 triliun itu berasal dari dua sumber dana. Salah satunya dengan memangkas anggaran subsidi energi dan BBM.

Menurutnya, sebelum memutuskan sumber anggaran untuk program tersebut, pemerintah perlu melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan negara.

"Kita tentunya berharap bahwa kebijakan kenaikan pajak dan pemangkasan subsidi BBM tidak dijadikan alibi untuk membiayai program ini, karena banyak ruang pendapatan lain yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah termasuk dari bagi hasil BUMN atau bisa juga dari CSR BUMN," ujar Kristian, Jumat (16/2/2024).

Pemerintah, kata dia, seharusnya mencermati bahwa kebijakan menaikan pajak adalah opsi terakhir, karena konsekuensi dari menaikan pajak adalah menekan daya beli masyarakat.

Baca juga: Antusiasme Emak-emak di Cirebon, Prabowo-Gibran Solusi Stunting dengan Makan Siang dan Susu Gratis

Opsi lain yang bisa dipertimbangkan, kata dia, memangkas lebih banyak pengeluaran Pemerintah yang tidak perlu atau pengeluaran yang tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pos-pos pengeluaran seperti ini jelas bisa diidentifikasi dan sangat mungkin untuk dihemat, seperti fasilitas rumah dinas pejabat, mobil dinas pejabat, dan banyak fasilitas lainnya," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu berinovasi agar berbagai program pemerintah kualitasnya meningkat, meskipun sumber pendapatannya terbatas.

"Yang semestinya dilakukan adalah menyusun standar kinerja pemerintah yang tinggi sehingga government can do more with less, bukan menaikkan pajak," ujarnya.

"Jadi, saran saya daripada menaikkan pajak yang membebani masyarakat, lebih baik menaikan standar kinerja pemerintah yang sudah pasti hasilnya akan menguntungkan bagi masyarakat," katanya.

Kristian pun mengaku heran dengan anggaran Rp. 400 Triliun yang akan digunakan untuk program makan siang dan susu gratis tersebut.

Baca juga: Makan Siang Gratis Bagi Siswa di Sekolah Ala Prabowo-Gibran Tiru Brasil dan Amerika

"Saya baru dengar biayanya 400 Triliun yang artinya 13 persen dari APBN, padahal banyak prioritas lain yang harus dibiayai. Saya rasa untuk makan siang dan susu gratis juga semestinya pembiayaannya bisa bekerjasama dengan dengan sektor swasta," katanya.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI

"Jadi, saya lebih menunggu keberanian pemerintah dalam meningkatkan standar kinerja yang tinggi, terutama dalam inovasi untuk efisiensi daripada memilih jalan pintas menaikan pajak," ucap Kristian. (*)