Bupati Imron Dorong Kuwu di Cirebon Manfaatkan Keuangan Desa dengan Penuh Tanggung Jawab

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mendorong kepala desa (kades) atau kuwu di wilayahnya agar memanfaatkan keuangan desa dengan rasa tanggung jawab.

Hal itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga keuangan desa bisa bermanfaat.

Dorongan itu disampaikan Bupati ditengah kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Rabu (25/10/2023).

"Kegiatan ini, bisa memberikan pemahaman kepada para kuwu cara pengelolaan keuangan desa, agar bisa dipertanggungjawabkan," ujar Imron melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon: Ini Peran Kepolisian dalam Mengamankan Pesta Demokrasi

Imron menyampaikan, dirinya meminta kepada para kuwu, untuk bisa memanfaatkan keuangan desa sebaik mungkin.

Salah satunya, yaitu dengan menggunakan keuangan desa, untuk menjalankan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Para kuwu harus menggunakan keuangan desa sebaik-baiknya dan untuk kemaslahatan umat," ucapnya.

Ketua Penyelenggara, Jaya Rahmad mengatakan, bahwa banyak sekali tujuan yang diharapkan bisa tercapai pada kegiatan workshop pengelolaan keuangan desa tersebut.

Beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai, yaitu meningkatkan kapasitas pegawai pemerintahan daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Lalu mendorong pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel dan memberi rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

"Dalam workshop ini juga, kami mendorong desa untuk melakukan transformasi ekonomi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa," jelas dia.

Baca juga: Daftar Nama Kuwu Terpilih dalam Pilwu Serentak 2023 di Kabupaten Cirebon, 21 di antaranya Petahana

Sementara, kegiatan workshop tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Adapun, tema yang diangkat, yakni Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan.