Bandung Darurat Sampah, Lapangan Tegallega Akan Dilubangi, 3 Ekskavator Dikerahkan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Plh Wali Kota, Ema Sumarna siang ini bakal bertemu dengan Komandan Pussenkav untuk membahas terkait lahan milik institusi TNI tersebut supaya dapat dijadikan pembuangan sampah sementara sampai kondisi di TPA Sarimukti membaik.

Lahan yang dimiliki Pussenkav itu informasinya berada di wilayah Padalarang, Bandung Barat.

Menurut Ema, sampah di Kota Bandung bagaimana pun sangat tergantung kepada TPA Sarimukti.

Namun, saat ini kata Ema, perlu mencoba memahami dan memaklumi bahwa TPA Sarimukti agak terlambat dalam hal penanganannya.

"Ya mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa semua tuntas. Bandung saat ini sudah darurat sampah. Sekarang semua TPS (Bandung) sudah overload," katanya di Balaikota, Selasa (28/8/2023).

Lalu apa yang akan dilakukan Pemkot Bandung?

Ema Sumarna mengaku pemkot Bandung bakal mengambil sedikit langkah sporadis, yakni membuat lubang untuk sampah-sampah jenis organik.

Lokasinya itu di Tegallega. Saat ini, katanya, sedang berproses dengan menerjunkan tiga eskavator di sana guna membuat lubangnya sebanyak empat atau lima lubang.

"Kami buatkan lubang ukuran 6x6 meter atau 6x7 meter tergantung area lahan yang masih terbuka dengan kedalaman lubang minimal 3 meter untuk mengubur di sana yang lumayan bisa mengurangi sampah organik."

Baca juga: Kota Bandung Sudah Darurat Sampah, Ema Berharap Sudah Bisa Dikirim ke Sarimukti Mulai Hari Ini

"Jika sampah anorganik kami coba kerjasamakan dengan para pemulung biar mereka memanfaatkan yang anorganik itu untuk kembali dipilah supaya bisa menjadi barang produktif yang bisa bernilai ekonomi," ujarnya.

Ema juga berharap lahan alternatif zona baru di TPA Sarimukti bisa segera dibuka supaya dapat membuang minimal setengahnya terselesaikan.

"Kami harap juga masyarakat bisa menahan dahulu sampah di lingkungan."

"Kalau edukasi kan prosesnya lama tak bisa menjadi bagian penyelesaian masa darurat ini. Lalu, pemilahan itu keniscayaan sehingga warga jangan lagi menyatukan sampah organik dan anorganik."

"Nanti, kami akan jadwalkan yang organik dan anorganik, sehingga di TPS perlu ada penjagaan, dan pola ini secara teknis kami tekankan di kewilayahan," katanya.

Ridwan Kamil Usul Teknologi RDF

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Menteri Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Oxbow Mekar Rahayu di Kabupaten Bandung, Selasa (29/8/2023).

Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Oxbow tersebut menarik perhatian Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan karena hasil pengolahannya ramah lingkungan dan mampu mengolah sampah hingga 1 juta ton.

Di sela-sela peninjauan, Ridwan Kamil mengusulkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuat mesin teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di setiap desa/kelurahan yang ada di Jabar.

"Mesin (RDF) tadi (yang diusulkan) oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil kita mau coba  per desa dan kelurahan satu, dan seterusnya," kata Luhut.

Luhut menyebutkan bahwa permasalahan sampah memang harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholders. 

Apalagi, menurut Luhut, penanganan sampah di Indonesia bisa mencapai 50.000 ton per hari.

"Jadi sampah ini salah satu dari sekian banyak masalah. Penanganan sampah di Indonesia mungkin bisa 50.000 ton per hari atau lebih," sebut Luhut.

Untuk itu, ia bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov Jabar, Pemkab Bandung dan stakeholders  lainnya berkomitmen membuat RDF di beberapa titik agar penanganan sampah bisa dikurangi.

"Sekarang setiap langkah kita lakukan untuk mengurangi sampah, tadi dengan Pak Gubernur (Ridwan Kamil) Bupati Dadang di sini mereka membuat RDF, itu kelihatannya berhasil. Dari Sektor 7 Citarum Harum mereka juga mempunyai inovasi bekerja sama dengan perusahaan untuk proses sampah dengan standar yang bagus bisa mencapai satu jam satu ton," tuturnya.

Luhut menuturkan, polusi udara sudah menjadi permasalahan nasional tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di Bandung.

"Kami bersepakat bahwa masalah polusi udara ini sudah menjadi masalah nasional dan ternyata di sini (Bandung) juga cukup parah, walau tidak separah Jakarta," pungkasnya. (*)

(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama)