MenpanRB Sebut Ada 27 Ribu Aplikasi Layanan Pemerintah Tak Terintegrasi, Bikin Bingung Masyarakat

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasin atau MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan banyak aplikasi layanan pemerintah yang tidak terintegrasi.

Azwar menyebutkan, aplikasi layanan di Indonesia begitu menjamur. Di Indonesia saat ini ada 27.000 aplikasi layanan pemerintah yang tercatat.

Artinya jumlahnya lebih dari itu jika dengan yang tidak tercatat.

Masalah itu serupa kejadiannya seperti di Eropa. Dari yang sebelumnya 1.000 web service, saat ini telah diinteroperabilitaskan menjadi satu web service.

Sehingga dia meminta Pemerintah daerah (pemda) menginteroperabilitaskan aplikasi layanan. Salah satunya di Pemkab Karawang.

"Terkait dengan (belanja) elektronik ke depan kita mendorong supaya tidak lagi aplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Karena kan trennya aplikasi nambah terus. Padahal dengan nambah aplikasi, apalagi tidak terkoneksi satu dengan yang lain, ini akan menjadi PR baru buat rakyat," kata Azwar usai kegiatan Menteri PAN - RB mengajar ASN di Aula Husni Hamid, Kantor Pemkab Karawang, Jawa Barat, Senin (21/8/2023).

Baca juga: 5 Aplikasi untuk Membuat Twibbon HUT Kemerdekaan RI Praktis dan Gratis, Berikut Cara Menggunakannya

Sehingga dia berharap seperti di Karawang, satu aplikasi bisa menghubungkan ke semua dinas-dinas.

"Apalagi di sini banyak perusahaan yang besar, bisa minta dibantu untuk interoperabilitaskan layanan dengan berbagai sistem yang ada dinas - dinas untuk disambungkan," kata Azwar.

Dalam kegiatan mengajar ASN, Azwar menyampaikan sejumlah target baru dari Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan birokrasi bukan saja berbenah, melainkan juga bergerak untuk birokrasi yang berdampak. Ia tak ingin birokrasi terjebak pada rutinitas. Karennaya, Kemenpan RB memangkas proses bisnis layanan yang ada di Kemenpan RB dan paguyuban untuk ASN se-Indonesia.

Misalnya layanan kepegawaian dari 14 tahap dipangkas menjadi dua tahap dan layanan pensiun dari 8 tahap menjadi dua tahap.