Pejabat Karawang Bakal Dievaluasi Tiap Enam Bulan, jika Jelek Bakal Non-job

Bupati meminta pejabat baru tidak hanya menempati ruang kerja, tetapi hadir di lapangan dan menjawab keluhan warga.

Penulis: Cikwan Suwandi | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Cikwan Suwandi
PELANTIKAN - Pelantikan pejabat eselon II, pengawas, dan fungsional Kabupaten Karawang di Aula Husni Hamid, Jumat (14/11/2025). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang – Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan setiap pejabat harus membuktikan kinerja daan melakukan evaluasi setiap enam bulan kerja.

Penegasan ini menjadi sorotan utama dalam pelantikan pejabat eselon II, pengawas, dan fungsional di Aula Husni Hamid, Jumat (14/11/2025).

“Kinerja kalian akan dievaluasi. Enam bulan, saya cek. Kalau kerja tidak benar, saya nonjobkan,” ujar Aep, menandaskan bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dibuktikan.

Sebanyak 218 Pejabat Kota Bandung Ikuti Retreat Pembekalan Transformasi Birokrasi

Bupati menyoroti khususnya dinas-dinas yang berkaitan dengan pelayanan langsung, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPMPTSP. 

Ia meminta pejabat baru tidak hanya menempati ruang kerja, tetapi hadir di lapangan dan menjawab keluhan warga.

“Pelayanan itu harus terasa. Jangan hanya duduk di meja. Kita bukan superman, kita superteam,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Aep kembali menampik isu liar yang berkembang mengenai dugaan jual beli jabatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses promosi dan rotasi dilakukan melalui talent pool dan sepenuhnya mengacu pada aturan.

“Tidak ada uang dalam mutasi. Kalau ada yang mengatasnamakan saya, tolong ASN jangan bodoh. Di BKPSDM bersih,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Majalengka Periksa Langsung Pejabat yang Diduga Tunggak Pajak Kendaraan

Pelantikan menetapkan tiga pejabat eselon II pada posisi baru:

  • Jajang Jaenudin sebagai Kepala BKPSDM
  • Asep Suryana sebagai Kepala DLH
  • Iwan Ridwan sebagai Kepala DPMPTSP

Aep menegaskan bahwa laporan masyarakat adalah indikator kepercayaan publik yang tidak boleh dianggap enteng.

“Kalau masyarakat masih melapor, mereka masih percaya pada kita. Kalau sudah jenuh, bahaya,” katanya.

Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Karawang sedang menata ulang kultur birokrasi dari dalam, dengan tekanan pada akuntabilitas, pelayanan, dan keberanian untuk mengevaluasi pejabat secara berkala. 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved