Ini Kata Jokowi Soal Keterlibatan Pihak Istana Terkait Polemik Ponpes Al-Zaytun, Singgung Moeldoko

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguak keterlibatan pihak Istana terkait polemik Ponpes Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Nama sejumlah pejabat pemerintahan terseret dalam plemik ponpes Al-Zaytun yang dipimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.

Oknum pemerintahan tersebut diduga menjadi bekingan kuat Panji Gumilang.

Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang diperbincangkan karena diduga melakukan penistaan agama.

Baca juga: Panji Gumilang Sebut MUI Tak Berakhlak, Tak Terima Al-Zaytun Disebut Sesat

Terkait dugaan keterlibatan Istana dalam kontroversi Ponpes Al Zaytun, Jokowi langsung membantahnya.

"Saya dong Istana? Ndaklah," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Saat disebutkan nama KSP Moeldoko yang menjadi pelindung Ponpes Al Zaytun, Jokowi juga membantah.

"Ndak, ndak, ndak," kata Jokowi.

Jokowi lebih lanjut mengatakan kepada publik untuk bersabar menunggu kajian dari para menteri terkait.

"Ya sabarlah itu Pak Menkopolhukam (Mahfud MD), Pak Menteri Agama (Menang), sudah saya perintahkan untuk mendalami," ucapnya.

Dia menyebut para menteri tersebut masih bekerja soal penyelesaian polemik Ponpes Al Zaytun.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," kata Jokowi.

Menkopolhukam Mahfud MD menemukan tiga masalah dalam polemik Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun yang menjadi perhatian publik belakangan ini.

Hal ini setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaporkan perkembangan investigasi tim lapangan ke kepada Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (24/6/2023).

"Semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenkopolhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil (Ridwan Kamil) di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan masalah pertama adalah terdapat dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik ponpes tersebut.

Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci terkait unsur pidana apa yang terdapat dalam kasus itu.

"Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menkopolhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri," ungkapnya.

Nantinya, kata Mahfud, dugaan unsur pidana ini akan ditindaklanjuti oleh Polri termasuk pasal apa yang akan dijerat di dalam kasus tersebut.

Masalah kedua, kata Mahfud, adalah masalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang menaungi Ponpes Al-Zaytun.

"Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi, kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan islam yang mengelola pesantren Al-Zaytun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama," tuturnya.

Terakhir, Mahfud menyebut, Ponpes Al-Zaytun juga diduga telah menyebabkan gangguan ketertiban.

Masalah ini kemudian diserahkan Mahfud kepada Forkopimda Jawa Barat.

"Ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainyalah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusifitas, ketertiban sosial dan keamanan," jelasnya.

"Nah kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur," sambungnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Jokowi Buka Suara soal Isu Oknum Istana Jadi Bekingan Al Zaytun, Langsung Bantah: Saya Dong?

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.