Rumor Putusan MK tentang Pemilu Proporsional, DPR Ancam Evaluasi Anggaran MK
Delapan fraksi DPR RI kembali mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka
Seperti diketahui eks Wamenkumham ini baru-baru saja mengungkapkan ihwal informasi yang ia dapatkan.
Dia mengklaim informasi itu menyebutkan MK bakal memutuskan sistem Pemilu 2024 mendatang menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.
Informasi ini pun menuai banyak reaksi dari berbagai pihak. Di sisi lain, Denny mengaku sangat yakin karena informasi tersebut ia dapat pihak yang kredibel.
Denny berharap MK tidak mengubah sistem pemilu mendatang di tengah proses yang saat tengah berjalan. Sebab dirasa bakal menimbulkan kekacauan.
Dipolisikan
Penyusul pernyataannya terkait informasi informasi yang didapatnya mengenai putusan MK, Denny pun dilaporkan oleh LSM Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) ke Polda Metro Jaya.
Koordinator Paguyuban BCAD, Musa Emyus, mengatakan ada dua hal yang melandasi laporan tersebut dibuat.
Pertama, Denny dinilai telah membocorkan rahasia negara terkait putusan MK yang disebutnya memakai sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam Pemilu 2024.
Kedua, Denny dianggap telah meresahkan menjelang Pemilu 2024.
"Lagi kerja-kerja di partai, sosialisasi terganggu isu yang dibuat Denny Indrayana ini," ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (30/5).
(tribunnetwork/mario christian/fersianus waku)
KPK Geledah Yayasan Penerima Dana CSR BI Milik Anggota DPR RI di Sukabumi, Enam Saksi Diperiksa |
![]() |
---|
Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Aksi Solidaritas di Depan Gedung DPRD Jabar di Bandung |
![]() |
---|
Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, NasDem: Rotasi Rutin |
![]() |
---|
Respons Ahmad Sahroni Ketika Diajak Debat Soal Gaji DPR oleh Salsa Erwina, Imbas Sebut Orang Tolol |
![]() |
---|
Respons Pasha Ungu setelah Viral Diisukan Mundur dari DPR RI: Masuknya Saja Susah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.