Rumor Putusan MK tentang Pemilu Proporsional, DPR Ancam Evaluasi Anggaran MK

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Delapan fraksi DPR RI kembali mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif (caleg) di 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengingatkan bahwa DPR juga memiliki kewenangan.

"Ya jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan," kata Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Habiburokhman berkelakar DPR akan menggunakan kewenangan budgeting untuk mengevaluasi anggaran MK jika lembaga itu memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

"Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting," ujarnya.

Baca juga: Denny Indrayana Ngaku Sengaja Rumorkan Putusan MK Tentang Pemilu Proporsional: No Viral No Justice

Ketua fraksi Golkar DPR RI, Kahar Muzakir mengatakan delapan partai politik (parpol) fraksi DPR tetap mendukung Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Bahwa pertama kami tetap menuntut sistem Pemilu terbuka," kata Kahar dalam kesempatan itu.

Kahar menegaskan sistem Pemilu proporsional terbuka sudah berlaku sejak lama.

Menurutnya, saat ini tahapan Pemilu sudah mulai berjalan dan parpol sudah menyampaikan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke KPU.

"Kalau mau diubah sekarang proses sudah berjalan kita sudah menyampaikan DCS ke KPU setiap parpol itu calegnya itu DPRD kabupaten/kota," ujar Kahar, perwakilan delapan fraksi DPR RI yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup.

Selain Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia serta Waketum Gerindra Habiburokhman, konferensi pers kemarin juga dihadiri Wakil Ketua MPR Yandri Susanto.

Hadir pula Ketua fraksi PAN Saleh Daulay, Ketua fraksi PKS Jazuli Juwani, Ketua fraksi NasDem Robert Rouw, Sekretaris fraksi PKB Fathan Subchi, dan Ketua fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengingatkan MK untuk berhati-hati dalam membuat putusan.

Baca juga: Polisi Diminta Turun Tangan, Denny Indrayana Sebut Informannya Bukan Hakim MK

Hal ini mengingat putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali atau final and binding.

“Karena itu ruang untuk menjaga untuk menjaga MK agar memutus dengan cermat, tepat, dan bijak hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah,” kata Denny dalam keterangannya, Selasa (30/5).

Seperti diketahui eks Wamenkumham ini baru-baru saja mengungkapkan ihwal informasi yang ia dapatkan.

Dia mengklaim informasi itu menyebutkan MK bakal memutuskan sistem Pemilu 2024 mendatang menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.

Informasi ini pun menuai banyak reaksi dari berbagai pihak. Di sisi lain, Denny mengaku sangat yakin karena informasi tersebut ia dapat pihak yang kredibel.

Denny berharap MK tidak mengubah sistem pemilu mendatang di tengah proses yang saat tengah berjalan. Sebab dirasa bakal menimbulkan kekacauan.

Dipolisikan

Penyusul pernyataannya terkait informasi informasi yang didapatnya mengenai putusan MK, Denny pun dilaporkan oleh LSM Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) ke Polda Metro Jaya.

Koordinator Paguyuban BCAD, Musa Emyus, mengatakan ada dua hal yang melandasi laporan tersebut dibuat.

Pertama, Denny dinilai telah membocorkan rahasia negara terkait putusan MK yang disebutnya memakai sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam Pemilu 2024.

Kedua, Denny dianggap telah meresahkan menjelang Pemilu 2024.

"Lagi kerja-kerja di partai, sosialisasi terganggu isu yang dibuat Denny Indrayana ini," ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (30/5).

(tribunnetwork/mario christian/fersianus waku)