Digugat DPD KSPSI, PT Masterindo Jaya Abadi Bantah PHK Ribuan Karyawan, Jelaskan Ini

Menurutnya, sejak awal para karyawan tiba-tiba memohon di-PHK oleh perusahaan dengan menyerahkan kuasa ke serikat buruh dan melayangkan gugatan ke PHI

Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman
PT. Masterindo Jaya Abadi, melalui kuasa hukumnya membantah telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.142 karyawan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Masterindo Jaya Abadi, melalui kuasa hukumnya membantah telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.142 karyawan.

"Perlu diketahui bahwa tidak pernah sama sekali perusahaan kita melakukan PHK kepada 1.142 orang seperti yang disampaikan," ujar Pranjani HL Radja, Kuasa Hukum PT. Masterindo Jaya Abadi, Senin (3/10/2022).

Menurutnya, sejak awal para karyawan tiba-tiba memohon di-PHK oleh perusahaan dengan menyerahkan kuasa ke serikat buruh dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Januari 2021.

Baca juga: Harusnya Dapat Pesangon Rp 100-200 Juta, Buruh Korban PHK Gelar Aksi Menuntut Haknya di PN Bandung

Menurut dia, permohonan PHK itu muncul setelah ada isu perusahaan akan melakukan PHK saat pandemi Covid-19.

"Padahal tidak pernah terbukti sama sekali perusahaan melakukan PHK atau memberikan informasi rencana PHK, tidak pernah sama sekali. Nah, hal inilah yang menjadi kabur," katanya.

Adapun gugatan tersebut, dimenangkan oleh karyawan sebagai penggugat dan ditindaklanjuti dengan pengajuan kasasi oleh tergugat atau pihak perusahaan ke Mahkamah Agung (MA).

"Putusan kasasi Mahkamah Agung itu jelas, membatalkan putusan PHI tingkat pertama bahwa putus hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan itu tidak ada, karena gugatan mereka itu prematur," ucapnya.

Setelah keluar putusan dari PHI, kata Radja, para karyawan kembali melayangkan gugatan ke PN Bandung pada Maret 2022 dengan inti perkara yang sama, yakni memohon untuk dilakukan PHK serta membayarkan pesangon, gaji dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan perusahaan.

Terkait tuntutan para buruh, kata dia, perusahaan rutin membayar upah dan THR karyawannya. Sementara terkait pesangon, kata dia, pihak perusahaan memang belum membayarkan karena masih ada proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

"Bagaimana mungkin hak mereka diberikan sementara mereka juga statusnya sedang bermasalah dengan perusahaan di pengadilan," katanya.

Rencananya, majelis hakim baru akan membacakan vonisnya pada 5 Oktober 2022.

Baca juga: 3 Perusahaan Besar Lakukan Pemangkasan Ratusan Karyawan, Badai PHK sedang Hantam RI?

Diharapkan, kata dia, tidak ada tekanan atau intervensi pada majelis hakim sehingga perkara dapat diputuskan secara adil.

"Kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, tentunya jangan sampai ada intimidasi dari pihak mana pun sehingga mempengaruhi pelayanan pemerintahan sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved