Harusnya Dapat Pesangon Rp 100-200 Juta, Buruh Korban PHK Gelar Aksi Menuntut Haknya di PN Bandung

Sejumlah buruh korban PHK menggelar aksi menuntut hak di PN Bandung dan meminta hakim memutuskan secara adil, mereka sebut pesangon Rp 100-200 juta

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Darajat Arianto
Tribunjabar.id
Suasana aksi unjuk rasa di depan PT Masterindo Jaya Abadi, Cibuntu, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Sejumlah buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Masterindo menggelar aksi menuntut haknya di depan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung Kamis (29/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Masterindo, menggelar aksi menuntut haknya di depan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung Kamis (29/9/2022).

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan, total ada 1.142 karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi yang tidak mendapatkan haknya setelah mengalami PHK sejak April 2021.

Gugatan korban PHK itu, rencananya bakal diputus pengadilan pada 5 Oktober 2022. Para buruh berharap, dalam putusannya nanti hakim dapat memberikan putusan yang adil.

"Putusan nanti yang akan dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 5 nanti, itu benar-benar harus sesuai dengan fakta, memenuhi rasa keadilan," ujar Roy Jinto di PN Bandung.

Menurutnya, PT. Masterindo Jaya Abadi harus membayar pesangon para karyawan korban PHK hingga ratusan Miliar.

Baca juga: Gaji, Pesangon Hingga THR Ditunggak, Eks Karyawan PT Margahayuland Mengadu ke Disnaker Kota Bandung

Adapun pesangon yang harus diterima oleh karyawan yang di PHK itu, kata dia, jumlahnya beragam, mulai Rp. 100 juta hingga Rp 200 juta per karyawan di luar THR dan Gaji.

"Itu dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Harapannya gugatan buruh diterima, karena sudah jelas teman-teman di PHK tidak boleh bekerja, THR-nya enggak dibayar, upahnya tidak dibayar, dan fakta hukumnya sudah terungkap semuanya," katanya.

"Tinggal keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini dan tidak ada pengaruh intervensi lain khususnya kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta hakim agung yang ditangkap oleh KPK akibat suap," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved