Operasi Militer Rusia Karena Blunder Presiden Ukraina, Tindakan Wajar Untuk Lindungi Keamanan Negara

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Sarjana hubungan internasional yang juga Ketua Karang Taruna Pangandaran, Dede Supratman S.IP sebut operasi militer Rusia di Ukraina sebagai dilema keamanan.

Dilema keamanan yaitu, suatu kondisi yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk meningkatkan dan melindungi keamanan negaranya. 

"Dalam teori ini, setiap negara boleh mengambil tindakan perang demi menjaga kemananan negaranya," ujarnya saat ditemui Tribunjabar.id di rumahnya, Desa Pananjung, Pangandaran, Minggu (27/2/2022) siang. 

Ia mengatakan, konflik Rusia-Ukraina berawal setelah kudeta yang didukung barat pada Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovich.

Rusia melakuan pembalasan dengan menginvasi Crimea dan mendorong separatis pro Rusia di wilayah Donbass. 

"Apa yang dilakukan Rusia merupakan bentuk kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan teori security dilema. 
Dimana, lepasnya Ukraina dari pengaruh Rusia akan mengancam keamanan negara Rusia," katanya. 

Oleh karena itu, lanjut Ia, Rusia mulai melakukan tindakan instabilitas di perbatasan - perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Dimana, Moskow mensponsori separatis pro-rusia. 

Baca juga: Presiden Chechnya Sarankan Presiden Ukraina Minta Maaf ke Presiden Rusia Vladimir Putin

Sebelumnya, Russia menuntut NATO agar tidak melakukan penambahan jumlah anggota.

Khususnya, ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia dan meminta negara-negara yang sudah bergabung dengan NATO yang berbatasan dengan Rusia untuk melucuti militernya dan membentuk zona netral. Namun keinginan Moskow tersebut ditolak oleh NATO. 

"Kemarahan Moskow, mencapai puncaknya ketika NATO memberikan angin segar kepada Ukraina untuk dapat bergabung dengan pakta pertahanan tersebut," ucap Ia.

Moskow, melihat NATO sudah melewati garis merah keamanan negara Rusia sehingga Russia melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan operasi militer ke Ukraina sebelum negara tersebut bergabung dengan NATO. 

Tindakan invasi tersebut, merupakan bentuk kecerdasan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum Ukraina bergabung dengan NATO. 

Sehingga, NATO tidak ada kewajiban untuk melakukan pembelaan militer karena Ukraina belum menjadi anggotanya.