Lama Tak Bersuara, Kapolres Subang AKBP Sumarni Kembali Bicara soal Kasus Subang, Ada Perkembangan?

Jenazah ibu dan anak itu diautopsi ulang, 45 hari setelah dimakamkan atau  2 Oktober 2021 lalu.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago menerangkan autopsi kedua ini dilakukan untuk mencocokan temuan baru dan fokus mencari petunjuk-petunjuk, kesesuaian dengan penyebabnya, kematiannya

"Setelah itu baru kami simpulkan rangkaian penyelidikannya, lalu mengarah ke tersangkanya, jadi kami tidak berandai-andai," terangnya.

Hasil autopsi ulang tersebut belum bisa disampaikan karena penyidik masih harus mengevaluasi dan menganalisanya. 

"Dia dibunuh, apakah melakukan perlawanan, kemudian untuk menentukan waktu kematiannya, karena ini kami cari kesesuaian kembali." katanya.

Baru Menjabat Langsung Dihadapkan Pada Kasus Misterius

AKBP Sumarni belum genap dua bulan jabat Kapolres Subang. Dia langsung dihadapkan pada kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu (24) dan Tuti (54) di Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang

AKBP Sumarni menjabat Kapolres Subang pada 6 Agustus 2021. Kemudian pada 18 Agustus, perampasan nyawa Amalia dan Tuti terjadi.

Sejak 18 Agustus 2021 hingga 12 Oktober, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Meski begitu, Polres Subang dibantu Polda Jabar dan Bareskrim Polri masih bekerja keras mengungkapnya.

AKBP Sumarni merupakan perwira Polri non-Akpol yang berprestasi. Sebelum jadi Kapolres Subang, dia menjabat Kapolres Sukabumi Kota.

Sebelum menjabat sebagai kapolres di Jabar, dia sempat jadi penyidik KPK pada 2012 hingga 2015 hingga kemudian ditugaskan kembali ke Polri di Bareskrim dan Polda Kalimantan Barat. 

Banyak peristiwa penting yang diungkap KPK selama 2012-2015. Pada 2014 misalnya, KPK melakukan OTT pada sejumlah kepala daerah.

Seperti Bupati Bogor Rahmat Yasin, Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, Bupati Karawang Ade Swara, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin.

Pada 2013, KPK mengungkap 70 kasus. Misalnya menjerat 8 anggota DPR/DPRD, 4 kepala lembaga atau kementerian, 2 gubernur, 3 wali kota atau bupati atau wakilnya, 7 orang pejabat eselon I/II/III, 4 hakim dan jaksa, 24 pihak swasta, dan 7 orang jabatan lainnya. (*)