Breaking News:

Ombudsman Jawa Barat Terima 25 Pengaduan Dugaan Pelanggaran PPDB 2021, Ada Laporan Sertifikat Palsu

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah menerima sebanyak 25 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran PPDB 2021

Penulis: Cipta Permana | Editor: Siti Fatimah
Istimewa
Ilustrasi PPDB 2021- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah menerima sebanyak 25 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran PPDB 2021. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meski Hasil seleksi tahap pertama penerimaan peserta didik baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 baru diumumkan Senin (21/6/2021) pada Pukul 14.00, namun puluhan aduan masyarakat terkait dugaan tindak pelanggaran PPDB telah masuk dan diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, selama kurun waktu 24 jam dari dilaksanakannya pengumuman PPDB Jabar Tahun 2021, pihaknya telah menerima sebanyak 25 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran PPDB melalui kanal pengaduan.

"Dari jumlah tersebut, pada umumnya mereka (pelapor) mempersoalkan beberapa hal, seperti perubahan nilai pasca penetapan nilai, lalu ada ketidakpuasan orangtua, karena anaknya yang memiliki nilai lebih besar dikalahkan oleh calon peserta didik lain yang dianggap nilainya lebih kecil," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Ada Laporan Kejanggalan Nilai di PPDB, Ombudsman Segera Gelar Pertemuan dengan Disdik

Aduan lainnya, yaitu dugaan terjadinya perubahan nilai pada saat proses pendaftaran dan pada saat pengumuman hasil seleksi PPDB, lalu, penggunaan sertifikat palsu dalam prestasi non akademik, serta tidak transparannya jalur seleksi perpindahan tugas orangtua dan anak guru.

Dan menuturkan, selain aduan-aduan  dugaan pelanggaran dalam mekanisme proses seleksi PPDB, pihaknya pun berfokus pada temuan-temuan di lapangan, semisal potensi terjadinya pelanggaran maladministrasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Melihat cukup banyaknya aduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat selama rentang 24 jam setelah pengumuman PPDB, menurutnya, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam proses pelaksanaan di lapangan. 

Baca juga: Ada Keluhan dan Pengaduan Soal PPDB? Bisa Mengadu Ke Ombudsman Jabar di Nomor Berikut Ini,

"Padahal, seminggu yang lalu saya sudah menyarankan kepada Dinas Pendidikan terkait nilai-nilai calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum diverifikasi, maka sebelum waktu pengumumannya itu harus ditampilkan dulu dalam website, lalu diberi waktu sekitar satu atau dua hari bagi masyarakat untuk melihat, dan mengadukan bila terjadi kesalahan dalam penginputan," ucap

Dengan demikian, maka hasil pengumuman yang ditampilkan itu betul-betul sudah melalui proses metode kalibrasi pemeringkatan atau ranking dan sudah dikonfirmasi kepada masyarakat, khususnya calon peserta didik baru yang bersangkutan.

Sebab, apabila nilai tersebut sudah ditetapkan dalam pengumuman hasil PPDB, dan kanal pengaduan baru dibuka setelah itu, maka dikhawatirkan upaya penyelesaian dari persolaan tersebut, tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan.

Baca juga: Awasi PPDB Jabar 2021, Ombudsman Fokus di Penerimaan Zonasi dan Afirmasi

"Jadi, kalau sudah ditetapkan dan diumumkan hasil seleksinya seperti saat ini, bagaimana bila misalnya ternyata terjadi kesalahan dalam proses penginputan data oleh petugas, seperti kasus yang dilaporkan tadi, dimana ada salah seorang orangtua murid yang karena nilai anaknya lebih tinggi maka merasa lebih berhak diterima di sekolah yang dituju. Maka bila hal ini diakomodir, apakah nilai anak yang dianggap lebih kecil dari murid tersebut, namun telah diumumkan lolos seleksi, tiba-tiba harus di diskualifikasi, ini kan menjadi tambah rumit penyelesaiannya," ujar Dan.

Maka dari itu, lanjutnya, pihaknya mengaku sangat khawatir penyelesaian-penyelesaian yang tidak transparan seperti ini, akan sangat rentan untuk ditunggangi, atau diselesaikan dengan cara-cara diluar peraturan yang ada.

Dan menambahkan, upaya koordinasi dan pendampingan terhadap Dinas Pendidikan Jabar telah pihaknya lakukan, bahkan 
sebelum dilakukannya pembukaan masa pendaftaran PPDB tahap pertama Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Baca juga: Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Dimana setidaknya ada dua hal yang terus dan selalu diingatkan, yaitu pelaksanaan pengumuman hasil seleksi PPDB, harus mampu memberikan kejelasan informasi secara lengkap bagi para pendaftar, dan memberi ruang pengawasan bagi masyarakat luas.

Kedua, saluran-saluran pengaduan internal yang ada di Dinas Pendidikan, selama ini belum berjalan secara optimal, sehingga masyarakat mengalami kendala saat hendak berkonsultasi, maupun menyampaikan keluhan terkait adanya dugaan pelanggaran di lapangan.

"Oleh karena itu, kami sudah melakukan pendampingan, memberikan masukan saran, dan kami juga melihat saran-saran yang kami berikan, sebagian diantaranya tidak dipenuhi, diantaranya dua hal tadi, sehingga hasilnya seperti ini. Maka, selanjutnya dua hal tersebut yang akan kami tindaklanjuti kepada Disdik Jabar, agar hal itu (masalah) tidak terulang dalam pendaftaran PPDB di tahap dua nanti," katanya

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved