Soal Munculnya Pemekaran KBU dan Kota Lembang, Pengamat Menilai Masyarakat Kecewa Terhadap Pemda KBB

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi, menilai munculnya wacana pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) yang meliputi Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Lembang karena masyarakat di wilayah tersebut kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pun demikian dengan dengan adanya wacana pemekaran Kota Lembang yang sudah terlebih dahulu sudah berkembang.

Sehingga dua wacana pemekaran KBU dan Kota Lembang ini kerap muncul dan diwacanakan oleh sejumlah tokoh masyarakat.

"Biasanya, muncul wacana tentang pemekaran di suatu daerah itu beranjak dari sebuah kekecewaan, biasanya begitu. Seperti kecewa terhadap kinerja pemerintah daerah saat ini," ujar Djamu saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, pihak tertentu biasanya kerap merasakan bahwa pemerintah juga tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian hal tersebut didukung dengan spirit Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang memiliki prioritas untuk memekarkan sejumlah wilayah di Jabar.

"Bahkan dari Perda RPJMD Provinsi yang sudah disetujui oleh DPRD juga, di sana memasukkan penataan daerah. Menurut saya, itu titik pangkalnya (wacana pemekaran) di sana," katanya.

Atas hal tersebut, kata Djamu, untuk di KBB muncul dua wacana dengan konsep pemekaran KBU dan Kota Lembang.

Baca juga: Wacana Pemekaran KBB, Masyarakat Setuju Ada Kota Lembang Asal Tidak Ada Kepentingan Terselubung

Namun, masing-masing inisitatornya dinilai belum memiliki pandangan yang sama.

"Jadi komunitas yang memperjuangkan ide atau gagasan seperti itu (pemekaran), perjuangannya masih masing-masing ada Forum Komunikasi Desain Tata Daerah (Forkodetada) untuk Kota Lembang dan ada Komite Pemekaran KBU. Kalau begitu kan belum ada kesamaan pandangan di unsur publik," ucap Djamu.

Untuk itu, pihaknya menilai, mereka belum memiliki satu konsep yang sama.

Namun, kata Djamu, sepanjang hal tersebut baru sebatas gagasan, tetap sah-sah saja dan tidak perlu dipersoalkan.

Hanya saja, kata Djamu, ada masyarakat Lembang maupun KBU yang kontra terkait gagasan tersebut. Mulai dari yang menyebutkan belum waktunya, bahkan ada yang menyebutkan tidak mungkin untuk dimekarkan.

"Persoalannya bukan masalah belum waktunya atau tidak mungkin (dimekarkan). Pasti mereka yang mengusung konsep pemekaran KBU atau Kota Lembang juga tahu bakal membutuhkan konsep yang mahapanjang," katanya.

Baca juga: KRONOLOGI Komplotan Begal Sadis Beraksi di Cirebon, Bacok Korban yang Menunggu Bus

Selain itu, kata Djamu, pemekaran wilayah tersebut juga membutuhkan suatu penelitian oleh lembaga profesional dan independen yang bisa menentukan bahwa wilayah itu layak atau tidak untuk dimekarkan.

"Jadi, seyogyanya orang Lembang yang punya gagasan seperti itu jangan menyinggung (membandingkan) dengan daerah lain. Saya pernah baca di media (ada statement), Pangandaran, Cimahi, Sukabumi saja yang dinyatakan tidak layak, kok bisa (dimekarkan). Intinya jangan menyeruak ke mana-mana," ucap Djamu. (*)