Ketua Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Positif Sosialisasi Antikorupsi oleh KPK di Jabar
Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mengapresiasi positif program sosialisasi antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
lihat foto
Bedi mencontohkan dalam persoalan sertifikasi aset ada sisi kelemahan daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Beruntung Pemprov Jabar kini memiliki semangat yang sama untuk mulai berbenah, walau saya tahu mengatasi masalah tersebut haruslah ekstra kerja keras, karena sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun.Tapi dengan sinergitas antar lembaga saya optimistis kita mampu mengatasinya, sehingga aset daerah aman secara kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara," katanya.
Selain itu, Bedi juga menanggapi terkait banyaknya pejabat atau pemimpin daerah yang terbelit kasus korupsi.
Bedi mengatakan berdasarkan data KPK sepanjang tahun 2004 - 2020 sebanyak 21 gubernur dan 129 bupati/walikota tertangkap KPK.
"Saya juga tadi meminta tanggapan maraknya pemimpin daerah yang terkena OTT KPK. Bahkan, ironisnya sebelum menjadi pemimpin daerah mereka concern berantas korupsi tetapi ketika sudah jadi kena OTT," ujarnya.
Bedi menyebut ada pandangan bahwa mahalnya "biaya politik" menyebabkan pejabat politik melakukan tindakan korupsi.
Bisa dikatakan, imbuhnya, ada satu sistem yang membuat siapapun yang berkarir di politik itu, sulit untuk menolak godaan uang karena biaya politik yang mahal.
Tentang hal tersebut Yudiawan menanggapi, bahwa ini adalah masalah integritas.
Baca juga: Persebaya Berlaga Hari Ini, Bonek Tak Tampak di Terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong
Karena integritas seseorang naik turun, dan ketika sedang goyah korupsi bisa terjadi, maka disinilah pentingnya upaya pencegahan.
"Sepanjang pengalamannya menangani kasus di KPK, justru gaya hidup seseoranglah yang mempengaruhi, keinginan akan hidup mewah dengan jalan pintas menjadi picu awal terjadinya modus korupsi," kata Yudiawan.
Yudiawan mengatakan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menduduki peringkat 1 progres capaian MCP se-Jabar dan peringkat 10 dalam progres capaian MCP Nasional.
"Kita harapkan nanti dengan campur tangan KPK, Jawa Barat lebih maju lagi ke depan," ujarnya.
