5 Fakta Minilockdown yang Akan Diterapkan di Kota Bandung, Apa Bedanya dengan PSBB?

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan konsep minilockdown yang dilontarkan Presiden sebenarnya sama dengan konsep pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang selama ini dilakukan di sejumlah titik penyebaran Covid-19 di Jabar.

Sebab, seperti halnya minilockdown yang dimaksud Presiden, dalam PSBM pun pembatasan yang dilakukan jika ada yang terpapar hanya pembatasan skala kecil, misalnya hanya di satu RT, RW, satu kampung, desa, kecamatan, atau hanya satu kompleks hunian atau asrama.

"PSBM itu kan mikro, bisa sampai tingkat RT bahkan kompleks perumahan yang kecil sekalipun," kata Daud yang tetap enggan menyamakan istilah minilockdown dengan PSBM, saat diwawancara melalui pesan digital, Rabu (30/9/2020).

Ia mengatakan, selama ini PSBM pernah mereka lakukan untuk satu kelurahan di sekitar Secapa AD saat terjadi klaster penularan Covid-19 di sana beberapa waktu lalu.

PSBM juga sempat dilakukan di sebuah desa di Kabupaten Garut, di pesantren di Kuningan dan Tasikmalaya, serta sejumlah lokasi lainnya di Bogor.

Daud mengatakan, jika Pemerintah Kota Bandung berencana mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan bernama minilockdown, harus dijabarkan dulu dengan jelas pembatasan sosial yang dimaksud dan bagaimana praktiknya.

"Selama ini, PSBM memang terbukti efektif menekan penyebaran Covid-19, tanpa menghentikan total kegiatan ekonomi masyarakat di luar kawasan yang memberlakukan PSBM," ujarnya.

5. Pendapat Pengamat UPI

Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan, menilai inkonsitensinya istilah kebijakan dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), adaptasi kebiasaan baru (AKB), dan kini minilockdown di wilayah berstatus zona merah, menjadi bukti bahwa grand design manajemen krisis yang dimiliki pemerintah kurang sistemik dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Ini juga memperlihatkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan terkesan hanya bersifat reaktif atau tanpa adanya perencanaan matang," ujarnya kepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Menurutnya, setiap kebijakan yang bersifat reaktif, meskipun berupa upaya respons cepat dari pemerintah dalam menangani situasi tertentu, pada pelaksanaannya belum tentu mampu menyelesaikan masalah.

"Seringkali pemerintah kita kurang concern terhadap hasil dari evaluasi kebijakan. Kebijakan satu belum tuntas, sudah muncul kebijakan kedua tanpa ada evaluasi dari kebijakan pertama, sehingga kondisi ini berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan," ucapnya.

• Diurus Luhut Dua Minggu, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Provinsi Prioritas Malah Meningkat

Cecep mengatakan, implementasi dari kebijakan minilockdown dengan penerapan kebijakan sebelumnya yakni, PSBB dan AKB seharusnya saling terkait.

"Apabila, ketiga kebijakan itu ternyata tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kembali ke titik nol dalam upaya mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Tanah Air ini," ujarnya.

Dibanding terus mengeluarkan kebijakan baru, kata Cecep, pemerintah sebaiknya mengetatkan sejumlah aturan yang selama ini ada.

"Pengetatan aturan lebih baik dibandingkan harus kembali ke titik nol melalui kebijakan karantina terbatas dengan menutup akses-akses mobilitas aktivitas masyarakat dari satu daerah menuju ke daerah lain," ujarnya. (*)