Atasi Kendala Program Bank Sampah, Komisi II Sarankan DLH Konsultasi ke Bagian Hukum Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkonsultasi ke sejumlah pihak untuk menangani kendala teknis yang dihadapi program bank sampah di Kota Cirebon.

Di antaranya, mengenai pergantian kepengurusan RW yang kerap menghambat program tersebut berjalan maksimal.

Sebab, ketika pergantian kepengurusan RW, pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga tidak berjalan lagi sehingga bank sampah tidak terurus.

• Ini Kendala yang Dihadapi DLH dalam Program Bank Sampah di Kota Cirebon

Mengingat pengurus RW yang menentukan petugasnya, jam pengumpulan sampah, dan diangkut melalui gerobak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Hendi Nurhudaya, mengatakan, persoalan teknis semacam itu semestinya tidak terjadi.

Karenanya, pihaknya menyarankan DLH Kota Cirebon berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon sehingga kendala tersebut dapat teratasi.

"Mengenai regulasi yang mengikat petugas pengangkut sampah konsultasikan saja ke Bagian Hukum Setda, agar masalahnya tidak terulang kembali," ujar Hendi Nurhudaya saat rapat kerja bersama DLH Kota Cirebon di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan, nantinya dicari solusi bersama Bagian Hukum Setda Kota Cirebon agar kinerja petugas tidak bergantung kepada kepengurusan RW.

Bahkan, Hendi meminta konsultasi tersebut dilakukan secepatnya untuk membuat regulasi yang dibutuhkan dalam program bank sampah.

Agar pengurus atau satgas bank sampah itu mendapatkan surat keputusan (SK) dan berkerja tidak bergantung kepengurusan RW.

"Jangan sampai kendala teknis ini menghambat, karena bank sampah ini masuk kategori program prioritas dari DLH Kota Cirebon," kata Hendi Nurhudaya.