Kasus BLT Disunat Rp 200 Ribu di Neglasari Sukabumi, Saber Pungli Langsung Bergerak
Selain Saber Pungli yang akan menindaklanjuti dugaan kasus pemotongan BLT DD Desa Neglasari.
Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Ravianto
Mereka menuntut pengembalian Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Menurut salah seorang warga berinisial R, bansos BLT Dana Desa ini dipotong sebesar Rp 200 ribu per orang.
"Ada dugaan, intinya korupsi, pemotongan Rp 200 ribu mengenai bantuan BLT Dana Desa, Rp 200 ribu dikali 150 orang, jadi jumlahnya Rp 30.800.000," kata R, warga Desa Neglasari yang enggan disebutkan nama lengkap.
• Selain Tangkap Suami Jual Istri, Satreskrim Juga Tangkap Pelaku Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur
Ia mengatakan, sebelumnya Kepala Desa Neglasari telah berjanji akan mengembalikan uang potongan tersebut hari ini, Senin 20 Juli 2020.
Namun, ketika ditunggu sampai siang hari, belum ada kejelasan terkait pengembalian uang bansos BLT Dana Desa tersebut.
Sehingga warga mengeruduk kantor desa. Bahkan warga sampai membakar ban dalam aksi demontrasi tersebut.
"Kami menuntut itu sesuai perjanjian kemarin, pak Kades itu janjinya lima hari, tepatnya hari ini. Pak Kades bilangnya sudah dikembalikan, tapi kenyataannya kami belum melihat bentuknya dan belum menerima. Yang demo didominasi pemuda yang reflek melihat pemerintahan desa saat ini," ucapnya.
Sayang, hingga sore hari, sekitar pukul 17.30 WIB, Kepala Desa Neglasari tak kunjung muncul dihadapan warga untuk memberikan klarifikasi.
• Cocok untuk Perempuan! Ini Daftar Harga Sepeda Keranjang Murah Terbaik, yang Rp 1 Jutaan Juga Ada
"Jadi informasi mengenai posisi kepala desa itu kami belum mengenai secara pasti, ada yang bilang di Kecamatan, ada yang bilang di Banten, jadi simpang siur. Janjinya kan hari Senin beliau bisa klarifikasi kepada Masyarakat, kenyataannya begini," ujar R kesal.
Di lokasi juga nampak aparat Kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan aksi demontrasi yang dilakukan oleh warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Tribunjabar.id belum mendapatkan keterangan dari pihak Pemerintah Desa terkait dugaan pemotongan Bansos tersebut. (M Rizal Jalaludin)