Kasus BLT Disunat Rp 200 Ribu di Neglasari Sukabumi, Saber Pungli Langsung Bergerak

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Menanggapi kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Sukabumi, akan menindaklanjuti kasus tersebut.

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Kabupaten Sukabumi Kompol Sigit Rahayudi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan dugaan pemotongan BLT DD untuk warga terdampak Covid-19 tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti atas laporan masyarakat. Nanti saya langsung perintahkan ke Reserse untuk melakukan pengecekan kebenarannya bagaimana, karena saya juga baru dapat informasi. Nanti juga saya akan koordinasi dengan Kapolsek Lengkong," ujar Sigit kepada Tribunjabar.id, Senin (27/7/2020).

Kejari Bidik Kasus Dugaan Pemotongan BLT DD Desa Neglasari

Selain Saber Pungli yang akan menindaklanjuti dugaan kasus pemotongan BLT DD Desa Neglasari.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, juga membidik kasus tersebut.

Kepala Subseksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Kabupaten Sukabumi, Elga Nur Fazrin mengatakan, pihaknya juga akan menindaklanjuti dengan melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

"Kami tindaklanjuti dengan melakukan Puldata dan Pulbaket," ujarnya.

Elga mengatakan, apabila terbukti bersalah, pelaku yang melakukan pemotongan akan dihadapkan dengan ancaman pidana dalam Undang-undang korupsi pasal 2 ayat (1) dan (2).

Dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ancaman maksimal hukuman mati dan minimal empat  tahun kurungan penjara. Kami akan terus mengawasi seluruh kegiatan pengalokasian anggran desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencegahan Covid-19," terangnya.

Warga sampai Demo

Warga Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat demo di depan kantor desa sekitar pukul 14.30 WIB, Senin (20/7/2020).

Mereka menuntut pengembalian Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Menurut salah seorang warga berinisial R, bansos BLT Dana Desa ini dipotong sebesar Rp 200 ribu per orang.

"Ada dugaan, intinya korupsi, pemotongan Rp 200 ribu mengenai bantuan BLT Dana Desa, Rp 200 ribu dikali 150 orang, jadi jumlahnya Rp 30.800.000," kata R, warga Desa Neglasari yang enggan disebutkan nama lengkap.

• Selain Tangkap Suami Jual Istri, Satreskrim Juga Tangkap Pelaku Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur

Ia mengatakan, sebelumnya Kepala Desa Neglasari telah berjanji akan mengembalikan uang potongan tersebut hari ini, Senin 20 Juli 2020.

Namun, ketika ditunggu sampai siang hari, belum ada kejelasan terkait pengembalian uang bansos BLT Dana Desa tersebut.

Sehingga warga mengeruduk kantor desa. Bahkan warga sampai membakar ban dalam aksi demontrasi tersebut.

"Kami menuntut itu sesuai perjanjian kemarin, pak Kades itu janjinya lima hari, tepatnya hari ini. Pak Kades bilangnya sudah dikembalikan, tapi kenyataannya kami belum melihat bentuknya dan belum menerima. Yang demo didominasi pemuda yang reflek melihat pemerintahan desa saat ini," ucapnya.

Sayang, hingga sore hari, sekitar pukul 17.30 WIB, Kepala Desa Neglasari tak kunjung muncul dihadapan warga untuk memberikan klarifikasi.

• Cocok untuk Perempuan! Ini Daftar Harga Sepeda Keranjang Murah Terbaik, yang Rp 1 Jutaan Juga Ada

"Jadi informasi mengenai posisi kepala desa itu kami belum mengenai secara pasti, ada yang bilang di Kecamatan, ada yang bilang di Banten, jadi simpang siur. Janjinya kan hari Senin beliau bisa klarifikasi kepada Masyarakat, kenyataannya begini," ujar R kesal.

Di lokasi juga nampak aparat Kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan aksi demontrasi yang dilakukan oleh warga.

Hingga berita ini diterbitkan, Tribunjabar.id belum mendapatkan keterangan dari pihak Pemerintah Desa terkait dugaan pemotongan Bansos tersebut. (M Rizal Jalaludin)