Sanksi Denda Tak Pakai Masker, Pemprov Jabar Sudah Masukkan Masker di Paket Bantuan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penerapan sanksi, baik denda maupun sanksi sosial, bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum di Jawa Barat akan disertai dengan penyediaan masker untuk masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jabar memasukkan masker dalam paket bantuan sosial (bansos) tahap II sebanyak 5 lembar yang mulai disalurkan sejak dua pekan lalu.

Terdapat 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos tahap II ini.

Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar, Dudi Sudradjat Abdurachim, mengatakan masker dipilih menjadi komoditas bansos guna menyambut Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Ada penambahan masker untuk mengantisipasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Itu atas dasar kesepakatan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar," kata Dudi melalui ponsel, Minggu (19/7).

Pemakaian masker, katanya, amat krusial pada masa AKB.

Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan Covid-19 di ruang publik.

Pemerintah Provinsi Jabar mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik.

Pelanggar aturan tersebut bisa dikenai sanksi, mulai dari kerja sosial sampai denda. Regulasi pun terus dimatangkan.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik.

Sebab, kedisiplinan masyarakat mengenakan masket amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19, selain jaga jarak dan cuci tangan.

Selain melalui bansos, penyediaan masker dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar dengan membeli 10 juta masker produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembelian masker juga mampu merangsang UMKM Jabar yang terpuruk karena pandemi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, pembelian masker UMKM ini dibagi dua tahap.