DPR Minta Pemerintah Bentuk Crisis Center, Menko PMK: Lebih Tepat Gugus Tugas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - DPR RI meminta pemerintah membentuk crisis center untuk menyampaikan informasi virus corona secara satu arah.

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, mengatakan, telah menyiapkan konsep mengenai masukan dari DPR itu.

Bahkan, konsep tersebut telah diajukan ke Presiden RI, Joko Widodo, untuk tahapan finalisasinya.

Namun, Muhadjir menilai nantinya nama yang digunakan bukanlah crisis center seperti permintaan dari Wakil Rakyat.

"Mungkin nanti namanya lebih tepat gugus tugas, bukan crisis center," kata Muhadjir Effendy saat ditemui usai Seminar Nasional Pra-Muktamar Muhammadiyah, di Aula Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (7/3/2020).

• Saat Baim Wong Turun ke Liang Lahat, Bantu Proses Pemakaman Sang Ibunda

Ia mengaku belum dapat memastikan kapan gugus tugas tersebut dibentuk dan mulai bekerja.

Sebab, hal tersebut harus berdasarkan persetujuan dan instruksi dari Presiden Jokowi.

Namun, pihaknya memastikan payung hukum untuk gugus tugas itu sudah ada.

Yakni, Keppres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

"Kemarin pemulangan WNI dari Wuhan, ABK Kapal World Dream, dan Kapal Diamond Princess juga berdasarkan keppres itu," ujar Muhadjir Effendy.

Karenanya, ia menyampaikan ke depan gugus tugas itu tinggal diperkuat mengingat payung hukumnya sudah ada.

• Mulai Minggu Dini Hari, Travelers dari Wilayah-wilayah di Tiga Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Saat ini, pemerintah juga berencana menambah tempat karantina bagi WNI yang masuk kategori orang dalam pengawasan (ODP).

"Nanti ada tiga lokasi karantina, Natuna, Pulau Sebaru, dan Pulau Galang, itupun hanya renovasi bukan menyiapkan tempat baru," kata Muhadjir Effendy.