Oposisi Amien Rais, Buat Perhitungan Setelah Beri Kesempatan Jokowi Dkk Kerja Tapi Hasilnya Memble

Oleh Kisdiantoro
Wartawan Tribun Jabar

SIAPA tak kenal dengan sosok Amien Rais, selain dikenal sebagai tokoh reformasi, politikus senior PAN, dia juga orang yang membela Prabowo Subianto hingga Pilpres 2019 bubar.

Kini Prabowo memilih menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju bentukan Jokowi-Maruf Amin. Keputusan itu bisa saja membuat para pendukungnya kecewa berat. Demikian juga dengan pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Namun di balik keputusan yang membuat banyak pihak tercengang itu, Prabowo punya alasan kuat melakukan itu. Dia ingin mengakhiri perseteruan yang membelah keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

• Temui Petinggi PKS, NasDem Tegaskan Tak Akan Jadi Duri dalam Daging bagi Pemerintahan Jokowi

Prabowo memilih membuang ego harga diri demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Apakah dia akan loyal kepada Jokowi? Banyak pengamat memprediksi bahwa Prabowo akan loyal kepada pemerintah. Sebab, latar belakang militernya membentuk jati dirinya menjadi pribadi yang taat kepada pimpinan.

Nah, setelah Prabowo menjadi bagian dari pemerintah, apakah Amien Rais akan diam saja, menjadi tak enak mengritik?
Masuknya Prabowo ke pemerintahan, Amien Rais sebenarnya tidak setuju.

Tapi dia tak melarang atau melawannya.

Meski demikian Amien Rais tak lantas bungkam. Amien Rais tetap akan ‘membuat perhitungan’ dengan Jokowi dan Prabowo. Dia baru akan bertindak setelah Jokowi dan kabinetnya bekerja selama 6 bulan.

Jika selama itu, Jokowi dan kabinetnya tak bisa melakukan apa-apa, maka Amien Rais akan ‘membuat perhitungan.’

Amien Rais cukup fair. Dia baru akan mengritik Jokowi dan Prabowo setelah mereka bekerja.

Bahkan dia meminta kepada rakayat Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memenuhi janjinya.

• Soal Prabowo Tak Ambil Gaji Sebagai Menhan, Desmond: Masa Gaji Seuprit Bisa Diambil

Tokoh vokal seperti Amien Rais sangat diperlukan untuk mengontrok kekuasaan Jokowi-Maruf Amien yang hampir menguasai parlemen. Partai-partai di luar pemerintah hanya menyisakan PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Suaranya kalah jauh dari koalisi partai pemerintah.

Kekuatan Jokowi-Maruf Amin di parlemen mencapai 427 kursi setelah partai Gerindra bergabung. Sedangkan oposisi dari tiga partai PKS, PAN, dan Demokrat, hanya 148 kursi.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah hampir pasti bisa mengendalikan kekuatan di parlemen untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau sebaliknya, parlemen akan mudah melakukan deal dengan pemerintah soal aturan yang dibuatnya, termasuk undang-undang yang bisa jadi sulit untuk diterima oleh masyarakat, semisal soal pemberlakukan UU KPK hasil revisi.

Kekuasaan yang demikian besar pun membuat banyak orang takut. Takut terjadi penyimpangan. Ini sejalan dengan omongan Lord Acton (1834-1902).