PPDB SMA di Jabar

Temuan Dugaan Dosen Daftar PPDB Pakai KK Aspal di SMAN 5 Bandung, Begini Kata Ombudsman Jabar

Ombudsman Jawa Barat memberikan komentar soal adanya dugaan dosen menggunakan KK bodong dalam PPDB SMA di Kota Bandung.

Temuan Dugaan Dosen Daftar PPDB Pakai KK Aspal di SMAN 5 Bandung, Begini Kata Ombudsman Jabar
tribunjabar/Syarif Pulloh
orangtua siswa berkumpul di depan Balai Kota Bandung menuntut evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Rabu (3/7/2019). 

Namun, kriteria tembusan juga merujuk pada peraturan di Ombudsman, jika sekiranya tembusan tersebut substansinya kepala perwakilan Ombudsman membaca, menarik dan berdampak secara luas maka Ombudsman akan memantau permasalahan itu.

VIDEO Keluhkan PPDB, Sejumlah Orangtua Datangi Kantor DPRD Cimahi, Anggota DPRD Tak Ada

Laporan itu tidak langsung ditunjukkan kepada Ombudsman tapi pihaknya juga wajib membaca dan memantaunya.

Pihaknya boleh memastikan laporan yang ditujukkan kepada gubernur itu misalnya, sudah ditindaklanjuti atau belum.

Lebih lanjut Haneda menjelaskan, karena batas kepatutan penyelenggaraan negara merujuk pada UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009.

Di pasal 40-55, pengaduan warga yang disampaikan kepada penyelenggara negara, maka diwajibkan penyelenggara negara menyelesaikan aduan tersebut.

Tapi bisa juga masyarakat menyampaikan aduan ke Ombudsman karena pasal 23-38 yang mengatur dengan tegas laporan di Ombudsman.

"Terkait dengan satu laporan, itu akan diterima atau tidak oleh ombudsman pasal 24 itu mewajibkan pelapor menyampaikan internal komplein handling," ujarnya.

Jika seseorang dikecewakan oleh satu dinas terkait pelayanan publiknya maka orang tersebut komplain dulu kepada dinas terkait.

Selanjutnya jika warga yang merasa dikecewakan pelayanan buruk dinas ini tidak menyampaikan komplain ke instansi terkait melaui Ombudsman, maka Ombudsman merujuk ke pasal berikutnya tidak diberi kewenangan untuk menindak lanjuti.

Orang Tua Siswa Protes Sistem Zonasi PPDB ke DPRD Kota Cimahi, Disdik Cimahi Tanggapi Begini

Haneda memaparkan, maka dalam hal ini warga tersebut dapat komplain kepada instansi yang mengecewakannya, agar tahu bahwa instansi itu dikeluhkan oleh warga atau pengguna layanan publik.

Halaman
1234
Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved