Teras: Air

KONFRONTASI kadang-kadang memang penting, tapi bagaimana menempatkannya dan strateginya, sangat tergantung pada tujuannya. Orang Sunda pada tahun 1950-an berada dalam dinamika sosial pascakemerdekaan.

Kaum nasionalis yang direpresentasikan oleh Soekarno dan kaum pengusung demokratis yang diwakili oleh Hatta adalah dua tokoh yang membawa Indonesia berhadapan dengan Belanda yang ingin memeluk kembali tanah jajahannya.

Bung Karno, yang melakukan konfrontasi sejak muda di Bandung, mendapat dukungan luas dari rakyat, terutama kaum nasionalis dan tokoh-tokoh pergerakan, sehingga akhirnya sepakat memilihnya sebagai presiden pertama didampingi oleh Bung Hatta.

(lihat juga: VIDEO: Terharu, Masya Allah! Bocah Ini Baca Alquran Sambil Menangis, Badannya Berdarah)

Fakta tak terbantahkan Bung Karno melampaui kekaguman bangsanya.

Perjuangannya berkonfrontasi dengan Belanda mendapat dukungan dari negara-negara yang senasib, sekaligus menjadi ancaman bagi negara-negara penganut merkantilisme seperti Amerika Serikat.

Konfrontasi Bung Karno mendapat simpati dunia. Kekuatan besar geopolilik saat itu belum muncul signifikan.

Baru setelah Bung Karno berkuasa, terutama menjelang terguling, dua kekuatan dunia, Cina dan AS, saling berebut pengaruh.

(lihat juga: VIDEO: Detik-detik Penandatanganan Kontrak Pemain Persib Bandung)

Dalam situasi itulah muncul gerakan dari masyarakat Sunda, yang berdasarkan hasil kajian Teddi Muhtadin, doktor ilmu humaniora dari Universitas Padjadjaran, muncul dalam dua model.

Model pertama gerakan politik, sedangkan yang kedua gerakan kultural. Dua gerakan tersebut, meskipun bisa saja disangkal sebagai dua hal yang paralel, masih mempunyai irisan-irisan.

Konfrontasi dalam gerakan politik inilah saya melihat orang-orang Sunda saat itu salah menempatkan diri.

Jika sebelumnya Otto Iskandar di Nata berhasil masuk pentas Volksraad, karena ia berada bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya menghadapi Belanda, tentu beserta gaung nasionalismenya.

Tapi setelah merdeka, tahun 1950-an, ketika para nonoman Sunda mengibarkan gerakan politik dengan menyebarkan pamflet “Hancurkan PNI dan Imperialisme Jawa”, bisa dimaknai sebagai arus balik dari pencapaian tekad bangsa untuk membangun negara kesatuan.

Pada saat itu pemerintah sedang pusing dihadapkan pada persoalan separatisme seperti pemberontakan di Sumatra dan gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosoewirjo.