Sihir

DALAM pengertiannya yang sejati, politik adalah jalan pedang untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umat manusia. Begitulah kita belajar dari alam pikir Yunani.

Namun seiring dengan dinamika zaman, pengertian politik telah bermetamorfosis. Imperium Romawi mengajarkan kepada kita bagaimana politik yang semula sebagai jalan suci kemudian menjadi penuh nafsu, yang tak jarang berlumur darah.

Rupanya, para dinasti Romawi melihat di dalam politik bukan hanya ada pengabdian, tapi ada sihir yang membius.

Bahkan sihir ini barangkali yang lebih terlihat secara kasat mata, sementara pengabdian sekadar normatif saja.

(lihat juga VIDEO: Ngeri! Gajah Kesasar, Ngamuk, Warga Siliguri Lari Kocar-kacir)

Sihir politik hanya bisa terlihat oleh orang yang tidak melibatkan diri dalam kancah kekuasaan.

Ia bisa melihatnya dengan terang dan jelas, dan bisa mengingatkan kepada seseorang yang tengah tersihir.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) mengakui, ia menuliskan pandangan-pandangan filsafat politiknya dalam Social Contract karena merasa bukan politisi sehingga tidak merasa punya beban berat untuk menulis apa pun.

Karena bukan orang yang sedang terkena sihir, ia bisa mengingatkan orang-orang yang terkena sihir kekuasaan. Berkat tulisannyalah Prancis kemudian bertransorfmasi, membendung orang- orang yang gampang tersihir agar kembali ke jalan suci.

Setelah kekuasaan hanya sempat dinikmati oleh dua orang yang punya nama legendaris, Soekarno dan Soeharto, Indonesia dibukbak oleh gerakan reformasi agar politik dikembalikan ke marwah sucinya.

Seseorang hanya boleh menjadi presiden dan kepala daerah hanya dua kali.

Namun, seperti air yang selalu punya jalan untuk mengalir, meskipun disumbat dari berbagai arah, politik pun demikian licin.

Para petarung di kancah kekuasaan menembus benteng konstitusi dengan mewariskan kekuasaan pada keluarga.

Anak dan istri mencabut pedang setelah suami atau ayahnya tuntas merampungkan dua periode.

Maka berlangsunglah dinasti politik. Jika di Romawi kekuasaan langsung diserahkan ke anggota keluarga, di alam demokrasi anggota keluarga secara halal dan sah menerima kekuasaan karena ia unggul dalam mekanisme pemilihan umum.