Menghapus Parlemen

Dalam soviet yang hadir adalah perwakilan wilayah (kota/kabupaten/provinsi) dan perwakilan kelas (buruh/tani/nelayan).

Ini tentu saja adalah ide Tan Malaka saat kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme masih
menampilkan wajah vulgarnya.

Penindasan, penajajahan, dan diskriminasi berdasarkan kelas sosial di era 1920-an itu memang terlihat nyata di mana-mana.

Pada Pascareformasi 1998, Negeri ini justru makin terlihat ditindas oleh kapitalisme yang telah berubah bentuk.

Terbukti bahwa demokrasi yang dibangun adalah demokrasi berlandaskan kekuatan uang, bahkan dalam bentuk paling kasar adalah demokrasi berbasis korupsi.

Untuk menjadi anggota parlemen terpilih, seseorang dengan uang dan pengaruhnya bisa mengumpulkan massa, bahkan membayar massa untuk memilihnya.

Seringkali sumber uang dan kuasa itu hasil dari sesuatu yang tidak jelas halal atau haramnya.

Karena itu saat kekuatan kapitalis Amerika Serikat melalui Freeport di bumi Papua (berkuasa sejak 1967) mulai terusik keberadaannya, maka kapitalis Paman Sam itu pun mengaduk-aduk emosi publik, sekaligus mengadu domba aktor-aktor politik bangsa ini.

Untuk itu mungkin perlu ada satu lembaga kenegaraan yang sangat kuat dengan negarawan berwibawa yang bisa tegas terhadap kapitalis.

Lembaga ini sekaligus menghapus parlemen yang berisi elite politik pengkhianat rakyat. Berani dan bisakah kita menjadi negara demokrasi yang berdikari tanpa parlemen? (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Kamis (10/12/20150. Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.