Sorot

Maling Teriak Maling

KARUT marut kasus catut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) semakin hari semakin kusut.

Penulis: Dicky Fadiar Djuhud | Editor: Dedy Herdiana
DOKUMENTASI/TRIBUN JABAR
Dicky Fadiar Djuhud, Wartawan Tribun. 

Diketahui, di AS itu Jokowi bertemu bos besar FI, sendirian.

Tanpa didampingi Sus. Pertemuan itu digagas oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam hal ini, SuS dan JK merasa ditinggal sama Jokowi.

Oleh karena itu, SuS setelah direstui JK melaporkan transkrip Setnov, pengusaha bernama Muhammad Riza Chalid, dan Presdir FI.

Tujuan SuS bukan Setnov seperti yang terjadi, tapi Luhut dan Jokowi. Intinya, ya biar geger dan serta merta menelanjangi Luhut - Jokowi.

Sebelum berangkat ke AS, pemerintah sudah memastikan tidak ada pertemuan dengan bos besar FI.

Media massa memuat pernyataan ini. Ternyata, pertemuan yang dimaksud terjadi dan itu diungkapkan staf Menteri ESDM, Said Didu di acara ILC TVOne beberapa waktu lalu.

Pertanyaan pun meluncur, kenapa Setnov tak melaporkan SuS ke polisi?

Padahal, pemanfaatan ruang publik oleh SuS sudah jelas melanggar etika.

Tentu, selain ada kesepakatan, Setnov tak mau menelanjangi Luhut dan Jokowi.

Rekaman yang ramai diperbincangkan hanya sebagian kecil bukti yang dimiliki FI terkait upaya mereka menekan pemerintah dan legislatif agar sesuai keinginan mereka.

Ya, selanjutnya publik bakal melihat bagaimana mereka berupaya keras agar terjadi revisi Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) sesuai dengan kepentingan jangka panjang FI di Indonesia.

FI sudah memegang kendali terhadap Jokowi - JK - Luhut. MKD harus terbuka persidangannya, seterang-terangnya menjelaskan apakah benar Jokowi meminta saham melalui Setnov kepada FI.

Jangan tebang pilih. Publik jangan terlena seolah Jokowi tak mengerti soal pengalihan saham.

Bukankah ada track record saat Luhut ambil PT Rakabu milik Jokowi?

Bukankah Luhut dan Jokowi terbiasa rundingan saham jauh sebelum pilpres? So, untuk saham 10 persen FI yang diributkan itu, Setnov harus dipaksa jujur. MKD gelar sidang terbuka! (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Selasa (1/12/2015). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved