25 Kasus Politik Uang Ditemukan Bawaslu, Jawa Barat dan Sumatera Utara Paling Banyak

Sebanyak 25 kasus politik ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 13 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

25 Kasus Politik Uang Ditemukan Bawaslu, Jawa Barat dan Sumatera Utara Paling Banyak
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sebanyak 25 kasus politik ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 13 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus politik uang terbanyak, sebanyak lima kasus.

Jumlah tersebut didapat dari patroli pengawasan selama masa tenang, 14 hingga 16 April 2019.

"Dalam patroli tersebut, pengawas pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu Garut Terima Sejumlah Informasi Dugaan Politik Uang, Saat Dicek Begini Laporannya

Insiden Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Minta KPU Coret 2 Panitia Pemilu

Penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu dan Polri.

"Setiap pengawas pemilu penemu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan," ujar Afif.

Bawaslu menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako.

Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta.

Lokasi praktik politik uang yang ditemukan, di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan.

Pengawasan praktik politik uang dilakukan dengan berbagai metode, seperti mengelilingi kampung mengampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 278 ayat 2 disebutkan, "Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu."

Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Warga Tangkap Dua Timses Caleg Terkait Politik Uang, Ada Uang Rp 250 Ribu dan Stiker Caleg

Bawaslu Ciamis Temukan Dugaan Politik Uang pada Dinihari, Caleg Terancam Dicoret

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved