BKPSDM Kabupaten Cirebon Persiapkan Verifikasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

"Itu semua sudah diamanatkan dalam PP 49 Tahun 2018 Pasal 13, 34, dan 101 bahwa gaji untuk P3K dalam hal peraturan pemerintahnya belum ditetapkan, men

BKPSDM Kabupaten Cirebon Persiapkan Verifikasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Tribun Jabar
3 Bidang yang Diprioritaskan dalam Seleksi PPPK Tahap I, Mekanismenya Tak Jauh Berbeda dari CPNS 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Meskipun peraturan presiden (Perpres) tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja (PPPK) belum terbit, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon sedang mempersiapkan diri untuk memverifikasi para honorer K2 yang nantinya akan diajukan ke pihak kementerian terkait.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menjelaskan bahwa Pemkab Cirebon telah mengadakan rapat terkait pengadaan PPPK berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.

Ia menambahkan, tahun 2019 ini ada pembukaan untuk rekrutmen PPPK tahap pertama bagi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian berdasarkan dari K2, serta penyuluh pertanian yang di SK-kan oleh Menteri Pertanian atau MoU antara Menteri Pertanian dengan Pemda.

Di dalam surat itu, tertera mengenai anggaran gaji PPPK, proses seleksi, dan kebutuhan PPPK di berbagai sektor.

Pembayaran Terakhir Tagihan Listrik PLN Tetap Tanggal 20 Setiap Bulannya

Ezechiel N Douassel Pulang ke Negaranya, Hari Ini Tak Latihan dan Dipastikan Absen Lawan Arema FC

"Hasil rapat secara tidak langsung, tahapan yang bisa kita lakukan sebatas memverifikasi terlebih dahulu datanya. Karena K2 ini berbeda dengan umum, kalau umum siapa saja boleh daftar. Namun K2 ini orangnya sudah ada nama-namanya atau by name kualifikasi pendidikannya di dalam sistem. Nah ini yang harus di verifikasi untuk sinkronisasi karena ada beberapa orang yang fakta dia mengajar dalam sistem tidak ada," kata Novi saat ditemui di Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (13/2/2019).

Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam PP 49 tahun 2018, peraturan teknis ataupun pedoman teknis untuk melakukan seleksi tersebut belum ada, termasuk Permen PANRB mengenai petunjuk pengadaan PPPK.

"Itu semua sudah diamanatkan dalam PP 49 Tahun 2018 Pasal 13, 34, dan 101 bahwa gaji untuk P3K dalam hal peraturan pemerintahnya belum ditetapkan, menyesuaikan ketentuan dengan gaji PNS yang besarannya ditetapkan dengan perpres, tapi perpresnya belum ada, dan ini jadi kendala," kata dia.

Di samping itu, tim TAPD menyebut bahwa gaji PPPK belum masuk dalam struktur APBD.

"Jadi untuk seleksi juga kita belum bisa menyatakan kapan bisa dilaksanakan. Karena dasar dalam surat maupun dalam Permendagrinya sesuai pola penganggaran keuangan itu tidak bisa dilakukan untuk dianggarkan pada perubahan parsial, tidak bisa menjamin untuk bisa dilaksanakan," ujarnya.

Menurutnya, hasil rapat itu, saran dari Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, agar mengonsultasikan data dan anggaran dengan Mendagri RI dan Dirjen Keuangan Daerah.

Jumlah keseluruhan K2 di Kabupaten Cirebon yakni 1.284 terdiri atas guru K2 sekitar 300, kesehatan 80, penyuluh pertanian ada 109 untuk dilakukan seleksi PPPK.

Menurut Novi, Pihaknya tidak diberikan ruang untuk memverifikasi mulai dari seleksi CPNS hingga P3K.

"Databasenya ada di BKN dan dijadikan data untuk rekrutmen P3K, sementara kondisi di lapangan ada yang meninggal, ada juga yang mengundurkan diri dan ini belum bisa terupdate oleh kita. Makanya, kita lakukan kroscek dengan dinasnya. Disdik, Dinkes, RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled serta Dinas Pertanian," pungkasnya.

Waspada Anjing Rabies Berkeliaran di KBB, Sudah 12 Orang Digigit, Nih Ciri-ciri Anjingnya

Berantas Narkoba di Lapas, Seluruh Petugas Lapas Klas II B Garut Jalani Tes Urine, Tadi Pagi

Total Kotak Suara Rusak di Kabupaten Cirebon Mencapai 2.298 Buah

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved