TAG
judicial review
-
Warga Protes PBB di Cirebon: Pendapatan 100 Ribu, Pajak 2,3 Juta, Rumahnya Mau Dijual ke Pejabat
Puluhan warga Kota Cirebon mengajukan gugatan Judicial Review (JR) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Jumat, 2 Agustus 2024 -
Puluhan Warga Keberatan PBB Naik, Perda Pajak dan Retribusi Kota Cirebon Digugat
Puluhan warga Kota Cirebon mengajukan gugatan Judicial Review (JR) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Jumat, 2 Agustus 2024 -
Masa Jabatan Terpangkas, Bupati Bandung Dukung Langkah Uji Materi UU Pilkada ke MK
Dadang mengatakan materi judicial reviewberhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan langgar konstitusi.
Minggu, 28 Januari 2024 -
PHRI Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan 75 Persen ke MK, Ini yang Jadi Pertimbangan
Besaran tarif pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen untuk hiburan khusus memunculkan kekhawatiran dari para pelaku usaha.
Rabu, 17 Januari 2024 -
Amnesty International Indonesia Sebut Kasus Ferdy Sambo Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat
Hal itu kata dia, sebagaimana rekomendasi atau temuan Komnas HAM pada 1 September 2022 lalu.
Selasa, 27 September 2022 -
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Dorong APDESI Jabar Ajukan Judical Review ke MA Terkait Dana Desa
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jabar mengajukan Judicial Review
Selasa, 21 Desember 2021 -
Gubernur Tak Bisa Berbuat Banyak Soal UMP, Ini Kata Pakar Hukum Soal Judicial Review UU Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetap dapat dijadikan acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP),
Rabu, 24 November 2021 -
MA Tolak Judicial Review atas AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY, Ini Reaksi Kubu KLB Deli Serdang
Mahkamah Agung berpendapat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan judicial review.
Selasa, 9 November 2021 -
Lima Calon Direksi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Hasil Seleksi Pemkab Tiba-tiba Dibatalkan
Proses seleksi calon direksi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya yang memunculkan lima nama tiba-tiba dianulir. Padahal tahapan seleksi cukup panjang
Jumat, 22 Oktober 2021 -
Wawancara Eksklusif Demokrat Kubu AHY, Hamdan Zoelva: ''Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum''
KUASA hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hamdan Zoelva, menilai konstruksi berpikir Yusril Ihza Mahendra keliru.
Rabu, 20 Oktober 2021 -
Moeldoko dan KLB Deli Serdang Diminta Bikin Partai Sendiri, Tidak Ganggu Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta Moeldoko dan kubu KLB Deli Serdang untuk membuat partai sendiri
Minggu, 3 Oktober 2021 -
Orang AHY Disebut Minta Agar Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dicabut
Eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, M Isnaini Widodo, mengaku pernah didatangi oleh pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sabtu, 2 Oktober 2021 -
Jika UU Cipta Kerja Tak Dicabut, Buruh Sumedang dan Kabupaten Bandung akan Judicial Review ke MK
Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung tetap bakal
Kamis, 8 Oktober 2020 -
Buruh Tidak Tutup Peluang Lakukan Judicial Review ke MK untuk Tolak UU Cipta Kerja
Judicial review atau uji materi dipertimbangkan akan ditempuh elemen buruh terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selasa, 6 Oktober 2020 -
Pemprov Jabar Sarankan Buruh Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja, Jangan Demo
Pemprov Jabar menyarankan kepada serikat buruh atau pekerja untuk melakukan judicial review jika
Selasa, 6 Oktober 2020 -
Jusuf Kalla: Hormati Judicial Review di MK, Perppu UU KPK adalah Jalan Terakhir
Jusuf Kalla mengatakan penerbitan Perppu adalah jalan terakhir untuk membatalkan UU KPK hasil revisi
Selasa, 8 Oktober 2019 -
Anwar Usman Sebut Mahkamah Konstitusi Siap Terima Permohonan Uji Materi UU KPK
Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menerima judicial review atau uji materi UU KPK yang baru direvisi.
Kamis, 19 September 2019