Breaking News:

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Dorong APDESI Jabar Ajukan Judical Review ke MA Terkait Dana Desa

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jabar mengajukan Judicial Review

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD SYARIF ABDUSSALAM
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jabar mengajukan Judicial Review Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ke Mahkamah Agung.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, mengatakan pasal 5 ayat (4) Perpres 104 tahun 2021 secara tegas dan terang benderang bertentangan dengan spirit dan asas-asas serta peraturan yang ada di dalam UU Desa Nomor 6 tahun 2014 yang pada prinsipnya sangat menghargai segala potensi desa.

"Karenanya sangat penting diberikan otonomi bagi pemerintah desa untuk mengelala dan memberdayakan segala potensinya," kata Asep melalui ponsel, Selasa (21/12).

Ia mengatakan mendorong sepenuhnya agar APDESI di wilayah Provinsi Jawa Barat agar mengajukan jalan konstitusional melalui mekanisme pengajuan Judicial Review atas Perpres 104 tahun 2021 ke Mahkamah Agung untuk mengembalikan marwah dan kemandirian pemerintah dan masyarakat desa.

"Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang otonom dan memiliki kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri berdasarkan potensi dan prakarsa sepenuhnya warga melalui musrenbangdes," ujarnya.

Dana desa sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, ujarnya, diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan agar desa bisa menjadi sepenuhnya mandiri.

Sehubungan dengan diberlakukannya pasal 5 ayat 4 Perpres 104 tahun 2021, katanya, dinyatakan Dana Desa ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk sejumlah hal.

Pertama, digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen dari alokasi Dana Desa setiap desa. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved