DPRD Dorong Mitigasi Bencana di Sumedang, Ono Surono Minta Warga Diedukasi dan Siapkan Diri

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, kunjungi lokasi bencana longsor di Kampung Cirenggon, Sumedang Selatan
• Sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Sumedang, menyoroti pentingnya pembaruan mitigasi bencana serta penanganan dampak yang lebih komprehensif
• Wakil Ketua DPRD Sumedang, Atang Setiawan, mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembaruan data dan pemetaan wilayah rawan bencana
• Lokasi relokasi bagi warga terdampak sebenarnya telah dipetakan oleh BPBD 

Laporan : Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Kunjungan Wakuil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, ke lokasi bencana longsor di Kampung Cirenggon, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Senin (13/4/2026), tak hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menyalurkan santunan dan mendorong langkah konkret penanganan pascabencana.

Sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Sumedang, menyoroti pentingnya pembaruan mitigasi bencana serta penanganan dampak yang lebih komprehensif.

Sebagai informasi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak buruk bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (non-struktural).

Penanganannya dilakukan sebelum bencana terjadi guna meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Sumedang, Atang Setiawan, mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembaruan data dan pemetaan wilayah rawan bencana.

Baca juga: Ono Surono Desak Rehabilitasi TPT Cadas Pangeran Sumedang: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

“Selain itu, kami akan mendorong updating mitigasi bencana, termasuk menghitung dampak dari kejadian ini. BPBD tentu punya perhitungan wilayah mana yang harus segera direlokasi, terutama demi keselamatan jiwa,” ujarnya.

Ia menambahkan, lokasi relokasi bagi warga terdampak sebenarnya telah dipetakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, DPRD akan mengawal kebijakan yang dibutuhkan pascabencana, termasuk infrastruktur yang diduga menjadi faktor pemicu.

“Kami DPRD akan mendorong apa yang diperlukan dari dampak bencana ini. Misalnya, jika drainase dianggap menjadi penyebab, maka kami dorong pemerintah melakukan evaluasi,” katanya.

Wakil Ketua DPRD  Jawa Barat, Ono Surono menekankan bahwa selain penanganan teknis, edukasi kepada masyarakat juga menjadi hal penting untuk mencegah risiko serupa di masa mendatang.

“Harus ada edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa. Kejadian ini dipicu hujan deras dan angin kencang, sehingga masyarakat perlu menyiapkan diri,” ujar Ono.  (*)