Waki Ketua DPRD Jabar Desak Percepatan Flyover dan Underpass di Titik Rawan di Jabar 

Ringkasan Berita:

• Pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover dan underpass, harus menjadi skala prioritas yang tidak boleh tertunda
• Tujuannya untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di Bekasi Timur pada 28 April 2026 yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka
• Penanganan perlintasan sebidang sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap keselamatan warganya.
• Rencana pembangunan underpass di lokasi kecelakaan harus segera direalisasikan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menyebut pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover dan underpass, harus menjadi skala prioritas yang tidak boleh tertunda.

Hal itu demi mencegah terjadinya peristiwa serupa di Bekasi Timur pada 28 April 2026 yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.

"Kami menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam bagi para korban. Kita tidak ingin ada lagi kejadian serupa di masa depan," ujar Iwan, Kamis (30/4/2026).

Dikatakan Iwan, penanganan perlintasan sebidang bukan sekadar persoalan teknis perhubungan, tapi bentuk nyata perlindungan negara terhadap keselamatan warganya. 

Iwan mendorong agar musibah yang terjadi di Bekasi Timur menjadi momentum bagi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

"Narasi pembangunan harus bergeser dari sekadar kelancaran logistik menjadi jaminan keselamatan nyawa. Akselerasi pembangunan flyover di titik-titik padat sudah menjadi kebutuhan absolut," katanya.

Salah satu titik yang menjadi sorotan Iwan adalah perlintasan kereta api Kebon Pedes. Jalur tersebut, kata Iwan, berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Iwan pun mendesak agar rencana pembangunan underpass di lokasi tersebut segera direalisasikan.

Baca juga: TKW Asal Cirebon yang Disekap Tak Terdaftar Sistem, Disnaker akan Tetap Bawa Pulang

"Kebon Pedes adalah jalur vital sekaligus titik rawan yang menjadi kewenangan Provinsi. Pembangunan underpass di sana tidak bisa ditawar lagi. Kami di DPRD akan mengawal agar anggaran konstruksinya diprioritaskan, karena volume kendaraan dan frekuensi kereta di titik tersebut sudah sangat tidak ideal untuk perlintasan sebidang," ucapnya.

Berdasarkan data audit PT KAI per April 2026, terdapat 3.703 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan sebaran risiko yang signifikan di wilayah Jawa Barat. 

Dari jumlah tersebut, tercatat masih ada sekitar 912 titik yang belum dijaga. Kondisi ini menjadi perhatian serius legislatif karena pertumbuhan volume kendaraan yang terus meningkat di wilayah penyangga seperti Bogor, Bekasi dan Bandung.

Menyikapi potensi anggaran, Iwan menyoroti proyeksi dana sekitar Rp4 triliun dari APBN yang disiapkan pemerintah pusat melalui instruksi langsung Presiden Prabowo untuk membenahi 1.800 perlintasan di Pulau Jawa. 

Iwan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat proaktif memastikan alokasi tersebut bersinergi dengan APBD untuk menyasar titik-titik provinsi yang kritis seperti Kebon Pedes.

"Sinergi anggaran antara pusat melalui APBN yang diatensi langsung oleh Presiden Prabowo dengan daerah melalui APBD sangat krusial. Kita perlu memastikan dana Rp4 triliun ini terdistribusi secara efektif untuk membiayai solusi permanen, sehingga interaksi antara jalur kereta dan jalan raya dapat diminimalisir," ucapnya.

DPRD Jawa Barat, menurut Iwan, berkomitmen mendukung pengalokasian dana pendamping di APBD 2026 untuk mendukung percepatan tersebut.