SPLP Jadi Fondasi Digitalisasi Pelayanan Publik di Era Prabowo-Gibran

TRIBUNJABAR.ID - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah mengubah sistem pelayanan publik. 

Kini, pemerintah gencar mengkampanyekan layanan digital untuk mempermudah akses masyarakat melalui berbagai produk pelayanan modern.

Di era digital, prinsip responsivitas dan inklusivitas menjadi kunci tata kelola pemerintah modern. 

Responsivitas mencerminkan kemampuan penyelenggara layanan merespons kebutuhan, keluhan, dan saran masyarakat secara cepat.
Sementara inklusivitas memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses setara terhadap layanan publik.

Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang besar untuk mewujudkan kedua prinsip tersebut melalui sistem pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

Digitalisasi layanan publik berperan penting dalam mengatasi birokrasi tradisional yang lambat dan berbelit. 

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Jalan Panjang Menuju Kemandirian Pangan

Dilansir dari laman komdigi.go.id, setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan hadirnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), platform digital besutan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang menjadi jembatan data nasional lintas instansi.

SPLP menjadi konsep sistem satu pintu dalam mengakses seluruh pelayanan publik yang terhubung secara elektronik. Sistem ini memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa berpindah aplikasi. Data tidak perlu disalin ulang antarinstansi karena informasi diperbarui langsung dari sumbernya.

Hingga september 2025, tercatat sebanyak 94 instansi dari 435 instansi pusat dan daerah telah memiliki API (Application Programming Interface) aktif dengan transaksi data mencapai 58,7 juta kali. 

Data ini menunjukkan komitmen pemerintah Prabowo-Gibran menjadikan layanan publik digital terintegrasi sebagai prioritas nasional. Ini mencerminkan birokrasi baru Indonesia terhubung tanpa terkotak dalam batas-batas sektoral.

Sistem ini diharapkan memperkuat inklusivitas dalam digitalisasi. Sehingga pemerintah bisa menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil melalui platfrom daring agar mereka mendapat hak layanan publik yang setara dengan warga perkotaan.

Bagi pemerintah, SPLP meningkatkan akuntabilitas karena proses administrasi terekam secara digital dan mudah diaudit. Sistem ini juga serta memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintah.

Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Politik: Penegakkan Hukum Jadi Aspek Penting Bagi Masyarakat

Namun keberhasilan manajemen pelayanan publik yang responsif dan inklusif tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada regulasi yang siap dan literasi digital masyarakat.

Potensi ini mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperluas partisipasi publik melalui inovasi digital.

Transformasi ini menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintah yang modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 ***Penulis: Rabiah Al-adawiyah Arni Putri, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas