Senin, 27 April 2026

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Jalan Panjang Menuju Kemandirian Pangan

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional. 

Penulis: Nappisah | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
ahmad imam baehaqi/tribunjabar
PANEN RAYA - Presiden RI, Prabowo Subianto (kanan), saat berjalan usai memanen padi menggunakan combine harvester dalam rangkaian Panen Raya Serentak 14 Provinsi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berjalan. 

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional. 

Cita-cita swasembada masuk dalam Asta Cita Kedua, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. 

Asta Cita ini pun masuk dalam prioritas nasional RPJMN 2025–2029. Target semula dicapai pada 2029, namun kemudian diubah untuk bisa terealisasi secepat mungkin.

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Indonesia (Perhepi), Khudori, mengatakan, pola pembangunan pangan era Prabowo ini tampak menyontek dan memodifikasi model Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. 

“Salah satu prestasi Orde Baru adalah mengubah Indonesia dari importir beras menjadi swasembada beras pada 1984,” kata Khudori, Senin (20/10/2025).

Pada masa itu, kata dia, Soeharto membentuk Sekretariat Bimas yang langsung berada di bawah Presiden. 

Pemerintah juga membangun pabrik pupuk dan benih BUMN, membenahi Bulog, mengembangkan riset pertanian, serta mengintensifkan penyuluhan.

Untuk menjamin efektivitas program hingga tingkat desa, dibangun konsep Catur Sarana Desa: kios sarana produksi, BRI Unit Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Badan Usaha Unit Desa/KUD. 

Keempat lembaga itu bekerja sinergis dalam rantai produksi hingga distribusi. “Kios sarana produksi bertugas menyediakan input produksi, BRI unit desa memastikan akses pendanaan, PPL menggaransi adopsi inovasi, dan BUUD/KUD membeli hasil produksi petani untuk disetor ke Bulog,” jelas Khudori.

Dengan dukungan teknologi Revolusi Hijau, swasembada beras pun tercapai pada 1984. 

Produktivitas padi meningkat dari 1,8 ton gabah per hektare menjadi 3,01 ton hanya dalam 14 tahun.

“Lonjakan dalam waktu singkat ini mengalahkan Jepang dan Taiwan,” kata dia. 

Menurut Khudori, Prabowo mencoba menapak jalur serupa, namun dengan pendekatan yang disesuaikan. 

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved