Perkuat Integritas Aparatur, Yusril Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Ringkasan Berita:

• Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pelayanan publik harus bersih, transparan, dan berintegritas.
• Yusril meminta seluruh jajaran menghormati proses hukum KPK terkait dugaan penyimpangan layanan keimigrasian dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
• Kakanwil Kemenkum Jabar Asep Sutandar mendukung arahan tersebut melalui penguatan pengawasan internal, pembinaan pegawai, dan reformasi birokrasi demi layanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat.

TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dalam arahannya pada kegiatan konsolidasi yang berlangsung di Graha Pengayoman, Senin (8/6), Yusril menekankan bahwa tidak ada jabatan yang dapat digunakan untuk melindungi praktik penyimpangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta para pimpinan tinggi dari Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas.

Yusril mengapresiasi para pegawai yang selama ini menjalankan tugas dengan jujur dan profesional. Menurutnya, integritas aparatur negara menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang tengah diproses hukum, Yusril meminta seluruh jajaran menghormati proses yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi layanan, penguatan pengawasan oleh para pimpinan, serta perlindungan bagi pegawai yang konsisten menjaga integritas. Menutup arahannya, Yusril mengajak seluruh jajaran menjadikan reformasi birokrasi sebagai langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Merespons arahan tegas dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyatakan dukungan penuh dan kesiapannya untuk mengawal komitmen integritas aparatur di wilayah kerjanya.

"Kami di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar sangat mendukung dan siap mengimplementasikan arahan Bapak Menko terkait penguatan integritas aparatur dan transparansi pelayanan publik. Pesan beliau sangat jelas, bahwa integritas adalah fondasi mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Di Jawa Barat, kami senantiasa menekankan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada ruang maupun kompromi bagi praktik-praktik penyimpangan”. 

“Melalui optimalisasi peran pengawasan internal serta pembinaan kepegawaian yang secara intensif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Saudara Archie Tigor Mangunsong, kami memastikan bahwa seluruh pegawai bekerja sesuai koridor hukum, jujur, profesional, dan akuntabel. Reformasi birokrasi bagi kami bukanlah sekadar jargon, melainkan wujud langkah nyata untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat di Tatar Pasundan," tegas Asep Sutandar.