10 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional yang Ditetapkan Presiden Prabowo, Ada yang Pro Kontra

TRIBUNJABAR.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional.

Penganugerahan 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional itu digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025.

Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.

“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," bunyi kutipan Keppres.

Dalam acara penganugerahan itu, narator dari pihak Istana juga membacakan ringkasan jasa dari ke-10 tokoh tersebut.

Baca juga: Sosok dan Rekam Jejak Mochtar Kusumaatmadja, Tokoh Jabar yang Resmi Sandang Gelar Pahlawan Nasional

Dua nama di antaranya adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Gus Dur dinilai berjasa memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

Selanjutnya, Soeharto dinilai berjasa memperjuangkan dan memimpin pelucutan senjata di Jepang pada 1945.

Di sisi lain, penetapan tokoh Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai kontroversi atau pro kontra.

Berikut daftar 10 tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional berserta jasanya:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam).

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah (Pahlawan bidang perjuangan).

Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang Kota Baru pada 1945.

3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan) Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa.

Lahir di Desa Mojo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat (Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik).

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaja dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam).

Rahmah El Yunusiyyah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah (Pahlawan bidang perjuangan bersenjata).

Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945-1949.

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi).

Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dan menjadikan HIS di Raba pada tahun 1920, sekolah kejuruan wanita tahun 1922, hingga sekolah agama dan umum tahun 1922.

Baca juga: 30 Ucapan Selamat Hari Pahlawan 2025 dalam Bahasa Inggris, Bagikan di Media Sosial

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur (Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam).

Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara (Pahlawan bidang perjuangan bersenjata).

Tuan Rondahaim Saragih dikenal sebagai Napoleon dari Batak.

Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, pasukan rakyat di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.

10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara (Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi)

Daftar Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.

Pemberian Gela Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Pro Kontra

Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menuai pro kontra dari masyarakat. 

Satu di antaranya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat.

Koalisi terdiri dari Imparsial, Democratic Judicial Reform (De Jure), Human Rights Working Group (HRWG), Raksha Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), CENTRA Initiative, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menolak rencana tersebut.

"Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia sejak 1998 dan proses transisi menuju negara yang demokratis dan menghormati HAM," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Alasan koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tidak lepas dari warisan orde baru yang berlumuran peristiwa pelanggaran HAM, rezim otoriter yang tidak segan menghilangkan nyawa rakyat Indonesia, dan tindakan represif militeristik terhadap ekspresi,

Selain itu, adanya pemberangusan terhadap pendapat yang berbeda, dan melanggengkan praktik korupsi menjadi mengakar.

"Sayangnya, semua kasus pelanggaran HAM itu juga belum ada satupun yang dapat diungkap dan memberikan keadilan kepada masyarakat."

"Korupsi juga terjadi marak sepanjang  32 tahun pemerintahan Soeharto. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa Orde Baru telah mewariskan tradisi korup yang bahkan sampai sekarang sulit diberantas," ungkapnya.

Selain Koalisi Masyarakat Sipil, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Aminatun Najariyah juga menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Dia menyebut, penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu.

Melainkan, kata dia, persoalan ketidakadilan yang masih dirasakan. 

"Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya," ucap Aminatun saat diskusi bertajuk ‘Soeharto Bukan Pahlawan’ di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Sebagai informasi, Aminatun adalah saksi hidup sekaligus korban kekerasan aparat militer dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tahun 1984. 

Saat itu, dirinya ditangkap hanya karena membela kakaknya yang ditahan tanpa adanya surat perintah. 

"Kemudian dijebloskan di kantor polisi, diinterogasi sampai pagi. Saya melihat penyiksaan kepada kakak saya dan teman-teman yang ada," katanya. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan TribunJakarta.com