Respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Soal Program Dedi Mulyadi Seribu Sehari, Singgung TKD

Menurut Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romli, penurunan anggaran tersebut berpotensi membebani keuangan daerah. 

Karena hal itu, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah antisipatif dengan mencari sumber pendapatan baru serta mengoptimalkan potensi pajak daerah.

“Ya, terkait dengan rencana dipotongnya anggaran transfer, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), itu tentunya akan membebani pemerintah daerah,” ujar Romli, Selasa (8/10/2025).

“Kita berikhtiar mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mengintensifkan sumber lain, terutama sektor pajak agar bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Menurutnya, penurunan dana TKD juga akan berdampak pada rencana belanja daerah tahun anggaran 2026.

DPRD bersama pemerintah daerah akan menyesuaikan rencana pengeluaran dengan tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama kebijakan pembangunan di Jawa Barat.

“Rencana belanja 2026 mungkin akan ada pergeseran dari perencanaan saat ini. Tapi dasar kita tetap RPJMD Pak Gubernur, bagaimana skala prioritas program unggulan dan visi misinya harus tetap kita kawal,” katanya.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Getok Tarif Parkir Rp30 Ribu di Kota Bandung, Berharap yang Terakhir

Romli juga menyebutkan langkah efisiensi harus dilakukan pada berbagai pos belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat seperti pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan penunjang lainnya.

“Efisiensi bisa dilakukan pada perjalanan dinas, makan minum, dan sebagainya. Tapi proyek-proyek strategis, terutama pelayanan dasar untuk masyarakat, jangan sampai dikurangi,” ucapnya.

Romli menegaskan, program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD tetap harus dijalankan agar target-target pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) tetap tercapai.

Dedi Mulyadi Dituduh Pungli Gara-gara Program Poe Ibu

Gerakan Poe Ibu atau gerakan seribu rupiah per hari membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Tak hanya dari kalangan politisi dan pengamat politik, kebijakan Dedi Mulyadi itu juga dikritik warga.

Seperti baru-baru ini, seorang wanita memberikan kritikan pedas dengan menuduh Dedi Mulyadi melakukan pungutan liar atau pungli kepada warga Jawa Barat.

Dalam video yang beredar, wanita tersebut menyinggung kebijakan Gubernur Jawa Barat itu hanya kedok pungli.