Ucapan soal Soeharto Berujung Laporan ke Polisi, Politisi PDIP: Aku Hadapi Saja

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, tak gentar dengan proses hukum yang akan dihadapi. Dia dilaporkan ke polisi karena komentarnya mengenai Soeharto, presiden kedua Indonesia.

Ribka dilaporkan oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Ribka berkomentar kalau Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Soeharto telah dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

“Aku hadapi saja,” kata Ribka, Rabu (12/11/2025).

Ribka tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pelaporan tersebut.

Koordinator ARAH, Iqbal, mengaku melaporkan Ribka karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.

"Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata Iqbal saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Ace Puji Prabowo sebagai Negarawan Setelah Tetapkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Iqbal menyebut, pernyataan itu tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti melakukan pembunuhan terhadap jutaan rakyat.

“Tentu ini juga pernyataan seperti ini, kalau dibiarkan tentu akan menyesatkan informasi publik," katanya.

Iqbal menyebut video pernyataan Ribka yang beredar di media sosial menjadi barang bukti utama dalam laporannya.

Kata dia, pernyataan itu disampaikan Ribka pada 28 Oktober 2025, tetapi dia tak menjabarkan detail di mana lokasi Ribka mengatakan hal itu.

ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Iqbal menegaskan laporan ini bukan atas nama keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif ARAH untuk menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan.

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengaku heran dengan pelaporan terhadap Ribka karena pernyataan Ribka soal korban pembantaian 1965-1966 merupakan fakta sejarah yang telah tercatat dalam berbagai laporan resmi.

“Itu fakta sejarah dan hasil Tim Pencari Fakta Komnas HAM kok malah dilaporkan ke polisi,” kata Guntur kepada Kompas.com, Rabu.