Rencana Presiden Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Purbaya: Masih Didiskusikan

Sistem pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh sedang dimatangkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo.

Sekretariat Presiden
NAIK WHOOSH - Foto dokumentasi Presiden Prabowo Subianto naik kereta cepat Whoosh saat bertolak ke Bandung, Rabu, (6/8/2025). Kabar terbaru menyebutkan pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi. 

TRIBUNJABAR.ID - Sistem pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh sedang dimatangkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wacana yang muncul, pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi.

Hal ini pun menuai pro dan kontra di publik yang membuat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara untuk meluruskan arah kebijakan yang tengah digodok pemerintah.

Dikutip dari Tribunnews.com, Purbaya menegaskan bahwa wacana tersebut memang muncul sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya yang disampaikan Senin (10/11/2025), Purbaya menekankan bahwa mekanisme dan implementasinya masih dalam tahap pembahasan intensif.

“Masih didiskusikan detailnya, yang ada masih garis-garis besarnya,” ujar Purbaya, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Renata Panggalo.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa meskipun secara prinsip penggunaan dana sitaan korupsi sudah mendapat lampu hijau, pelaksanaannya masih menunggu kajian teknis dan regulasi mendalam. 

Pemerintah disebut ingin memastikan bahwa kebijakan besar ini berjalan sesuai koridor hukum serta dapat benar-benar menjadi solusi konkret dalam menutup utang proyek Whoosh kepada pihak Tiongkok.

Baca juga: Persib Dikabarkan Perpanjang Kontrak Bojan Hodak dengan Durasi Panjang, PSSI Auto Gigit Jari

Kirim Tim ke Tiongkok 

Purbaya juga mengungkapkan adanya rencana pemerintah membentuk dan mengirimkan tim khusus ke Tiongkok.

Tim ini nantinya akan membahas ulang skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat, termasuk kemungkinan penyesuaian jangka waktu dan persyaratan pembiayaan.

“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya,"

"Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa,” ungkap Purbaya.

Langkah tersebut menandai keseriusan pemerintah dalam mencari jalan tengah terbaik agar proyek transportasi modern ini tetap berlanjut tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi negara.

Meski belum mengungkap kapan tim tersebut akan diberangkatkan atau siapa yang akan memimpinnya, sinyal yang diberikan Purbaya jelas Indonesia tengah bergerak cepat memfinalisasi negosiasi utang Whoosh.

Prabowo Pasang Badan

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dan penuh tanggung jawab di tengah polemik yang membayangi proyek kebanggaan nasional ini.

Dalam sambutannya saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Prabowo menegaskan bahwa kereta cepat Whoosh adalah proyek negara dan negara tidak akan lepas tangan.

Baca juga: Vietnam Akui Kehebatan Jay Idzes yang Banjir Pujian Media Italia Saat Sassuolo Gebuk Atalanta

“Ramai-ramai soal Kereta Cepat Whoosh, saya tegaskan itu tidak masalah,"

"Saya tanggung jawab Whoosh itu semuanya. Indonesia negara hebat, sudah saya hitung-hitung, tidak ada masalah. PT KAI tidak usah khawatir,” ucapnya dengan nada penuh keyakinan.

Pernyataan Presiden itu seolah menjadi bentuk komitmen politik dan moral, bahwa proyek Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung bukan sekadar soal utang, tetapi tentang kemajuan dan kemandirian bangsa.

Prabowo menegaskan bahwa proyek transportasi publik tidak boleh diukur dari sisi keuntungan finansial semata.

Menurutnya, setiap negara maju memiliki sistem transportasi massal yang tidak selalu menghasilkan laba, namun memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

“Semua transportasi publik di dunia tidak dihitung dari untung-ruginya, tapi dari manfaatnya untuk rakyat,” tegasnya.

Prabowo menilai, keberadaan Whoosh sebagai proyek Public Service Obligation (PSO) adalah bukti nyata tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik modern dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa sorotan dan kritik terhadap kondisi keuangan proyek ini sebaiknya dilihat dari perspektif pembangunan nasional, bukan semata perhitungan untung-rugi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com dengan judul Purbaya Geleng-geleng Kepala Gegara Ide Gila Prabowo, Bayar Utang Kereta Cepat Pakai Dana Korupsi

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved