Rencana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Rp 20 T dari APBN, Ini Sasarannya

Ali Ghufron menegaskan pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan untuk peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin.

Kata Ahli

DI satu sisi, kebijakan pemutihan tunggakan peserta BPJS Kesehatan dinilai bagus untuk menjamin keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional, namun ada juga dampa lainnya.

Dampak tersebut adalah konsekuensi fiskal Indonesia bila tunggakan peserta BPJS kesehatan dihapuskan.

Hal tersebut disampaikan Dosen Stikes NU Tuban Noerolandra Dwi, dilansir oleh Kompas.com.

Penghapusan tunggakan, menurutnya, tak bisa jadi strategi tunggal. Butuh perbaikan mekanisme pendanaan jangka panjang.

Noerolandra Dwi pun menyebut ada sejumlah opsi.

Misalnya penyesuaian iuran berdasarkan kemampuan bayar dengan melakukan integrasi data sosial ekonomi tunggal.

Di samping itu, pemerintah juga bisa memperluas cakupan peserta PBI.

Pada intinya, Noerolandra Dwi  beranggapan bahwa pemutihan tunggakan BPJS bukan akhir solusi, melainkan langkah awal untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah dan BPJS Keshetan perlu melanjutkan langkah dengan reformasi struktural, memperkuat pendataan peserta, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap bermutu baik.

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com