''Jangan Pak Dedi Nyuruh Saya Kerja,'' Menkeu Purbaya Jawab Bantahan KDM soal Dana Rp 4,1 T di Bank

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank dalam bentuk deposito jadi bola panas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dna Gubernur Jabar adu argumen soal APBD mengendap jadi deposito di bank.

Dedi Mulyadi sebelumnya membantah informasi yang disampaikan Menkeu Purbaya soal ABPD mengendap di bank.

Baca juga: Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Dana Rp 4,1 T di Bank, Gubernur Bantah, Menkeu Sebut KDM Dikibuli

Gubernur Jabar itu bahkan menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data Pemda mana saja yang APBD-nya mengendap di bank.

Bantahan keras dari Dedi Mulyadi ini mendapat jawaban Menkeu Purbaya.

Purbaya bahkan menduga Dedi Mulyadi dikibuli anak buahnya soal data uang dana Pemprov Jabar di bank.

Purbaya menegaskan, data yang dibeberkannya bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), bukan perhitungan internal Kementerian Keuangan.

"Itu kan data dari sana (Bank Sentral). Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025), dilansir dari Kompas.com.

Data mengenai dana di pemerintah daerah yang mengendap di bank, menuturnya bukan hanya disampaikan oleh dirinya, melainkan juga oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).

Dedi Mulyadi, menurut Purbaya, hanya memahami data di lingkup Jawa Barat, bukan keseluruhan daerah.

Baca juga: Jabatan Sekda Jabar Jadi Taruhan, Herman Suryatman Siap Mundur Jika Terbukti Bohongi Dedi Mulyadi

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya. 

Informasi mengenai dana APBD yang mengendap, tegasnya, merupakan data dari sistem monitoring BI. BI rutin menerima laporan dari perbankan. Dalam sistem itu pun ada informasi mengenai simpanan pemerintah. Simpanannya diberi tanda khusus sesuai jenis dan kepemilikan.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkap ada dana APBD yang mengendap di bank. Angkanya tak main-main, jumlahnya mencapai Rp 234 triliun.

Rinciannya terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun. 

Dari jumlah itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun. 

Namun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito. 

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Yudhi Sadewa Agar Buka-bukaan, Bantah Tudingan Menkeu

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar. 

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com