Potret Wajah Baru Cicadas yang Dirindukan: Kala Trotoar Bandung Kembali Bernapas

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan garansi bahwa setelah titik Cicadas, Sukajadi, dan Setiabudi dinyatakan bersih, komando penataan akan langsung digeser ke pusat-pusat kepadatan lainnya.

"Semua harus selesai di tahun 2026, tantangan kita lumayan banyak. Masih ada Astanaanyar, Tegalega, Ciroyom, Andir, Sudirman sampai ke Jamika mesti diberesin sama-sama," ujarnya saat ditemui di Cicendo, Jumat (22/5/2026).

Farhan menjabarkan bahwa peta operasi paling dekat bakal menyasar kawasan yang selama ini menjadi pusat kerumunan mahasiswa dan pelancong, yakni lingkar Monumen Perjuangan (Monju), jalur Dipatiukur, Hasanuddin, Teuku Umar, Bagusrangin, hingga kawasan kuliner Gelap Nyawang.

"Pada prinsipnya PKL tidak boleh permanen atau semi permanen. Kesalahan kita dulu memberikan ruang semi permanen kepada PKL di ruang publik atau di trotoar, itu gak boleh. Nah itu mau kita koreksi sekarang," kata Farhan.

Sebagai formula jalan keluar, sang Wali Kota menawarkan opsi migrasi para pedagang ke dalam struktur pasar tradisional yang sudah legal, sekaligus mendorong mereka merambah ekosistem digital atau marketplace agar tidak kembali turun ke jalan.

"Seperti yang di Jalan Sederhana sekarang ini PKL-nya sedang diarahkan untuk masuk jualan ke dalam Pasar Sederhana karena di bagian belakang dan tengah masih banyak ruang yang kosong," ucapnya.

Ke depan, aturan main berdagang di ruang publik akan diperketat tanpa toleransi, terutama terkait kepastian legalitas zona yang akan digunakan.

"Kalau boleh, maka akan diatur jamnya. Kenapa mesti diatur jamnya dan kenapa PKL tidak boleh menempati ruang yang tetap karena ada yang namanya biaya sewa tempat dan tidak ada biaya pemeliharaan tempat," ujar Farhan.

Farhan menguraikan lebih jauh bahwa membiarkan PKL mendirikan bangunan menetap justru akan menjebak mereka dalam skema biaya sewa dan retribusi pemeliharaan, hal yang dikhawatirkan memicu gesekan sosial baru di kemudian hari.

"Maka tempatnya tidak boleh permanen. Nanti akan diatur jamnya sesuai dengan kesepakatan di kewilayahan," ucapnya.