Gandeng BIN hingga TNI, Satpol PP Kota Bandung Perkuat Penegakan Perda Berbasis Data Akurat

Ringkasan Berita:

• Satpol PP Kota Bandung melibatkan OPD, BIN, dan TNI/Polri untuk menegakkan Perda dan Perkada. 
• Penertiban berbagai isu publik kini didasarkan pada sinkronisasi data sektoral yang akurat dan terintegrasi dari setiap perangkat daerah. 
• Kolaborasi ini bertujuan memetakan kondisi lapangan secara komprehensif demi mewujudkan penataan kota yang tegas namun tetap humanis.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satpol PP Kota Bandung akan melibatkan perangkat daerah (OPD), kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI/Polri dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penegakkan Perda tersebut akan dilakukan melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. Sebab, data yang akurat menjadi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda di lapangan.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, berbagai kebijakan dan langkah penertiban harus didasarkan pada informasi yang valid dari perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.

"Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta," ujar Bambang, Minggu (7/6/2026).

Ia mengatakan, persoalan yang jadi perhatian publik, mulai dari reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum, dan berbagai isu kewilayahan memerlukan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.

"Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya," katanya.

Menurut Bambang, sinkronisasi data juga menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai kebutuhan informasi yang kerap muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya.

"Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD," ucap Bambang.

Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara Satpol PP dengan perangkat daerah, kewilayahan, serta unsur keamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.

Ia mengatakan, upaya mewujudkan Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

"Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas," katanya.