Dedi Mulyadi Kesal Jalan Desa Cepat Rusak, Perbaikannya Bakal Diambil Alih Pemprov Jabar

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bakal mengambil alih perbaikan jalan desa agar lebih berkualitas. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, perbaikan tersebut bakal masuk dalam bantuan keuangan infrastuktur desa. 

Dikatakan Dedi Mulyadi, langkah itu diambil lantaran selama ini pembangunan jalan desa tidak berkualitas dan cepat rusak. 

Baca juga: Anak-anak di Jabar Direkrut Jadi Teroris, Dedi Mulyadi Soroti Peran Orang Tua

"Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh Provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” ujar Dedi, Rabu (19/11/2025).

Dedi menilai, dana desa seringkali dibagikan ke RT, kemudian digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan sebagai upaya membangun keadilan.

"Nah, kemudian cara pengerjaannya itu seringkali menggunakan manual. Sedangkan hari ini hujannya tinggi, mobil yang lewatnya gede-gede. Akhirnya cepat rusak gang-gang kecil cepat hancur," katanya.

"Saya ini kan hidup di desa jadi tahu, masalah sehingga sudah deh nanti yang Provinsi bangun jalan-jalan beton yang berkualitas pabrikan," tambahnya.

Setelah urusan infrastruktur desa diambil alih oleh Provinsi, kata Dedi, maka urusan desa nanti akan difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, problem stunting, dan banyak persoalan penyakit masyarakat. 

“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung,” katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta Kabupaten/Kota di Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5 persen dari total APBD.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal 13 Warga Garut dan Tasikmalaya Terlantar di Kalbar: Kami Pulangkan

Kewajiban mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk pembangunan jalan, kata dia, akan diperkuat lewat penerbitan keputusan Gubernur. 

“Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” katanya.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan menjadi penting, karena banyak warga mengeluhkan kerusakan jalan, meski kewenangan jalan tersebut bukan di Provinsi. 

“Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, Pak Dedi, jalan goreng (rusak)," katanya.