Anak-anak di Jabar Direkrut Jadi Teroris, Dedi Mulyadi Soroti Peran Orang Tua

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah paling banyak terpapar paham radikal, setelah DKI Jakarta.
 
Berdasarkan data Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti teror Polri, pada periode 2011-2017, ada 17 anak yang diamankan terkait jaringan teror. 

Pada 2025, jumlahnya meningkat menjadi 110 anak yang teridentifikasi terpapar paham radikal dari 23 Provinsi. Anak-anak berusia 10-18 tahun ini direkrut secara daring tanpa pertemuan fisik.

Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta disebut menjadi dua wilayah dengan temuan tertinggi, namun tidak merinci berapa jumlah pastinya. 

Baca juga: Motif Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diselidiki Densus 88, Terkait Jaringan Teroris?

Menanggapi data tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Jabar saat ini merupakan Provinsi dengan jumlah anak-anak terbanyak di Indonesia.

"Kemudian angka penggunaan media sosialnya juga paling tinggi dan hari ini kan memahami kelompok manapun di kehidupan kita, kan tidak mesti berkumpul," ujar Dedi, di Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).

"Cukup buka berbagai aplikasi yang ada bisa terlihat. Contoh misalnya, bayangkan saja kasus yang di SMA 72 yang di Jakarta itu, anak dibully kok bisa bikin bom, kan gitu, loh," tambahnya.

Dalam masalah ini, kata Dedi, peran orang tua di rumah sangat penting dalam mencegah anaknya terpapar paham radikal yang sangat mudah didapatkan di media sosial. 

"Dan untuk itu siapa yang paling punya peran besar, yang pertama adalah orang tua untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan media sosial bagi anak-anaknya," katanya. 

Kedua, peran sekolah di mana saat ini sudah ada larangan untuk siswa SMP tidak boleh membawa gadget ke sekolah.

Baca juga: Repatriasi WNI Eks ISIS, Mereka Berhak Dapat Kesempatan Kedua? Ini Kata Pengamat Teroris

"Kita kan sudah tegas, SMP kan enggak boleh (bawa gawai). Walaupun pada praktik di lapangan ya orang tuanya memberi, gimana kita bisa mengintervensi hak-hak personal, kan tidak bisa juga," ucapnya.