Pemkot Bandung Waspadai Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru, Akan Gelar Pasar Murah
Pemkot Bandung mulai mewaspadai inflasi dan bersiap untuk menghadapi lonjakan harga serta mobilitas warga saat menjelang nataru.
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung mulai mewaspadai inflasi dan bersiap untuk menghadapi lonjakan harga serta mobilitas warga saat menjelang Natal dan tahun baru (nataru).
Satu di antara upaya untuk menekan inflasi itu, Pemkot Bandung mengadakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 mencapai 2,53 persen (year-on-year), lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (2,63 persen) dan nasional (2,86 persen).
"Bandung ini kota wisata, mobilitas tinggi menjelang nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan," ujar Farhan di Hotel Mercure Bandung, Rabu (12/11/2025).
Baca juga: Program MBG Dorong Kenaikan Inflasi Jawa Barat pada Oktober 2025: Kebutuhan Telur dan Ayam Meningkat
Namun jika melihat angka inflasi pada Oktober 2025 itu, Farhan menilai, bahwa kondisi ini menandakan stabilitas harga masih terjaga. Tetapi, dia juga mengingatkan potensi gejolak menjelang Natal 2025 dan tahun baru 2026.
Atas hal tersebut, pihaknya akan menjamin ketersediaan pangan dan meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menjaga stok bahan pokok sekaligus melakukan rebranding program Buruan SAE.
"Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang," kata Farhan.
Kemudian, pihaknya juga menata supply chain dan pasar, sedangkan untuk urusan distribusi tak boleh diabaikan dan masalah kebersihan pasar pun tetap harus dijaga karena bisa berdampak langsung pada logistik pangan.
Baca juga: Kenaikan Harga Emas Dorong Inflasi, Pengamat Sebut Masyarakat Kini Lebih Rasional Berinvestasi
"Masalah sampah di pasar bisa ganggu distribusi. Kalau izinnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, bisa lumpuh rantai pasokan," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan gerakan pasar murah. Sebab, langkah ini sebagai intervensi kecil tapi penting meskipun dampaknya tidak terlalu besar, namun hal ini bisa menenangkan masyarakat.
Kemudian, kepada Dinaskominfo Kota Bandung, Farhan juga meminta agar penyebaran informasi ekonomi dilakukan secara aktif atau jangan hanya rilis di website resmi saja.
"Harus buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga," ujar Farhan. (*)
| 'Pengusaha Juga Jangan Picik', Bupati Bandung Sentil Perusahaan yang Abai Tangani Banjir Dayeuhkolot |
|
|---|
| Sosok Nanang, Pembunuh Penjaga Konter HP di Sukajadi Bandung, Terlilit Utang dan Judi Online |
|
|---|
| Endin Bingung Cari Modal Setelah Kios Kayu Miliknya di Sukahaji Bandung Ludes Terbakar |
|
|---|
| Daftar 3 Bintang Lokal Persib Bandung Kans Dipinjamkan ke PSIS Semarang, 1 Baru Main Semenit |
|
|---|
| Keramik Bandung Tembus Pasar Internasional, Kisah Perjuangan Elina Farida Eksan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/20251104_GANI_Retreat_Pemkot_Bdg_03.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.