Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Ungkap Penyebab Lulusan SMK Banyak yang Menganggur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Andri Darusman, membeberkan penyebab banyaknya lulusan SMK yang masih menganggur.

Salah satunya adalah latar belakang Kota Bandung sebagai kota yang bergerak di bidang jasa, sedangkan rata-rata SMK masih bertumpu di bidang otomotif maupun manufaktur.

Karenanya, menurut dia, kurikulum hingga pelatihan di jenjang SMK harus lebih diarahkan untuk memenuhi link-and-match ke sektor pariwisata, kuliner, kreatif, dan hospitality.

"Kami mencatat sebanyak 49 persen dari total pengangguran terbuka di Bandung merupakan lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan," kata Andri Darusman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Dua Depo BRT Kota Bandung Segera Dibangun, Ribuan PKL di Sepanjang Jalur Siap-siap Terdampak

Pihaknya mencatat, dari total 100.300 pengangguran di Kota Bandung hampir separuhnya bekerja tidak sesuai kebutuhan pasar.

Pada tahun ini Disnaker Kota Bandung bersama stakeholder lainnya menyiapkan program untuk mendorong lahirnya wirausaha baru sebagai upaya menekan angka pengangguran.

Di antaranya, melalui program pemagangan hingga padat karya yang anggarannya mencapai Rp24 miliar dan ditargetkan bakal diikuti 15 ribuan warga Kota Bandung.

"Industri formal makin terbatas dan banyak yang bergeser ke luar Bandung, sehingga kewirausahaan, kreativitas, serta jasa harus diperkuat," ujar Andri Darusman.

Ia pun meyakini melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, Kota Bandung mampu menyerap tenaga kerja dari sektor inovatif, sehingga tingkat pengangguran akan menurun.

Sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, persoalan terbesar tidak hanya jumlah pengangguran, tetapi beratnya beban hidup kelompok rentan yang belum terserap pasar kerja.

"Secara angka pengangguran kita rendah, tapi beban hidup mereka tinggi, sehingga Pemerintah Kota Bandung harus meringankan keseharian masyarakat," ujar Muhammad Farhan.

Saat ini, fokus awal Pemkot Bandung adalah mengurangi beban transportasi yang membebani pekerja berpenghasilan rendah, karena biaya mobilitas di Kota Bandung mencapai Rp300 ribu perbulan.

"Biaya Rp300 ribuan itu sekitar 7,5 persen dari UMK Bandung, sehingga pemerintah harus turun tangan memberikan intervensi untuk menekan biaya mobilitas tersebut," kata Muhammad Farhan. (*)