Curhat Supir Angkot Soal Feeder Metro Jabar Trans di Bandung: Cari Penumpang Saja Sudah Susah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program Feeder Metro Jabar Trans (MJT) yang mulai diuji coba di Kota Bandung memunculkan beragam tanggapan dari para pengemudi angkutan kota (angkot). 

Sebagian dari mereka menilai program transportasi baru berbasis digital itu membawa perubahan besar dalam sistem transportasi perkotaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran soal keberlangsungan angkutan konvensional.

Ade, salah satu sopir angkot trayek Gedebage–Stasiun Hall Bandung yang sudah mengemudi sejak tahun 1997, mengaku sudah mendengar soal keberadaan feeder Metro Jabar Trans. 

Ia pun beberapa kali bertemu dan melewati jalur yang bersamaan.

Meski begitu, ia mengaku masih berpikir-pikir soal dampaknya terhadap mata pencahariannya.

“Menurut saya, ya kalau di pikir-pikir mah sama aja. Cuma kan itu masalah ongkos, sekarang pakai barcode. Penumpangnya juga bayarnya pakai barcode. Adanya angkot aja udah susah (penumpang), apalagi kalau ada yang baru,” ujarnya saat ditemui di terminal St Hall, Senin (6/10/2025).

Ade menilai, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran bisa menjadi kendala bagi sebagian penumpang dan sopir yang belum terbiasa. 

Namun, ia juga memahami bahwa program ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang mau tidak mau harus dijalankan.

“Mungkin aturan pemerintah harus gitu ya,  baru pemerintah harus gitu, apa adanya saya terima,” katanya pasrah.

Meski mengaku tidak terlalu terganggu secara langsung dengan keberadaan feeder, Ade menilai persaingan penumpang semakin ketat. 

“Sekarang saja sudah susah, sudah banyak mobil pribadi, motor pribadi, sama ojek online. Jalur Gedebage–Stasiun aja yang dulu rame, sekarang paling dapet Rp12.000 per orang, padahal harusnya Rp15.000,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa jumlah angkot di trayeknya kini menyusut drastis. 

“Dulu dari 210 unit, sekarang tinggal 50 unit, turunnya sampai 75 persen. Sekarang mah mikirin juga nasib anak istri di kampung,” ucapnya lirih.

Sopir yang telah melintasi jalanan Kota Bandung sejak era 1990-an itu juga menilai bahwa sebelum program feeder diterapkan, seharusnya ada sosialisasi yang lebih jelas kepada para pengemudi angkot.

“Menurut saya itu wajar, tapi sebelum program ini keluar atau uji coba, sebaiknya ada timbal baliknya. Kita ini mau gimana, kan harus jelas,” kata Ade.

Meski begitu, ia mengaku sempat ditawari untuk bergabung sebagai sopir feeder Metro Jabar Trans, namun masih menunggu kejelasan soal sistem kerja dan penghasilan. 

“Pernah diajakin juga, pembayarannya juga belum tahu gimana, belum terealisasi, ini juga kan masih uji coba,” ujarnya.

Ade tak menutup kemungkinan untuk beralih ke sistem baru jika memang terbukti lebih menjanjikan. 

Namun untuk saat ini, ia memilih bertahan di jalur lamanya. 

“Kalau nanti program ini berjalan baik, mungkin aja saya ikut. Tapi sekarang mah belum tahu, penghasilannya aja belum jelas,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan administratif antara pengemudi angkot dan feeder. 

Menurutnya, sopir angkot lama sudah memiliki izin dan keanggotaan organisasi resmi seperti Kobanter (Koperasi Bandung Transport), sedangkan sopir feeder belum tentu memiliki izin serupa.

“Yang lama kan punya KPA, punya KTA dari organisasi Kobanter. Kalau yang baru belum tentu,” ujarnya.

Ade mengatakan situasi memburuk semenjak pandemi covid-19 melanda. Hingga saat ini ia kesulitan mencari kerja dan penghasilan.

Ade berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan sistem transportasi baru, tapi juga memikirkan nasib pengemudi angkutan konvensional yang sudah lama menggantungkan hidup di jalanan Kota Bandung.

“Harapannya pemerintah memperhatikan nasib supir angkot. Tolong diperhatikan, rezeki memang ada saja tapi sekarang enggak semaksimal dulu,” ucapnya.